Semarang, Kompas - Angka partisipasi pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-negara berpenghasilan rendah di Asia lainnya. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations atau UNESCO mencatat, partisipasi PAUD di Indonesia hanya 22 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding partisipasi PAUD di Filipina yang sebesar 27 persen, Vietnam 43 persen, Thailand 86 persen, dan Malaysia 89 persen.
Demikian diungkapkan Progamme Specialist UNESCO Jakarta, Alisher Umarov, dalam jumpa pers mengenai program PAUD di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (4/12).
Menurut Alisher, dukungan pemerintah dalam menyediakan akses dan layanan PAUD di Indonesia masih rendah. Anggaran pendidikan yang diarahkan untuk anak usia dini masih terbatas. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara di Asia lainnya yang relatif lebih tinggi. Malaysia, Filipina, dan Thailand anggaran pendidikan usia dininya rata-rata telah di atas 10 persen.
"Salah satu persoalan peningkatan PAUD di banyak negara adalah rendahnya pendanaan untuk pelaksanaan program PAUD. Sebagian besar negara mengalokasikan kurang dari 10 persen dari total belanja pendidikannya untuk sektor pendidikan usia dini. Sebagian lagi bahkan hanya mengalokasikan kurang dari lima persen, termasuk Indonesia," papar Alisher.
Pengembangan pendidikan untuk anak usia dini di Indonesia, kata Alisher, harus dilakukan dengan pendidikan yang lebih sistemik. Untuk menuju ke arah sana, diperlukan dukungan kebijakan dan investasi dari pemerintah.
Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengakui partisipasi PAUD di Indonesia masih rendah. Institusi nonformal, terutama keagamaan, justru paling banyak berperan dalam PAUD di Indonesia.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas Gutama menambahkan, masih rendahnya partisipasi PAUD di jalur formal di Indonesia tak lepas dari masih relatif barunya pelaksanaan program tersebut di Indonesia, yaitu sekitar tahun 2001. (HAN)
Demikian diungkapkan Progamme Specialist UNESCO Jakarta, Alisher Umarov, dalam jumpa pers mengenai program PAUD di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (4/12).
Menurut Alisher, dukungan pemerintah dalam menyediakan akses dan layanan PAUD di Indonesia masih rendah. Anggaran pendidikan yang diarahkan untuk anak usia dini masih terbatas. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara di Asia lainnya yang relatif lebih tinggi. Malaysia, Filipina, dan Thailand anggaran pendidikan usia dininya rata-rata telah di atas 10 persen.
"Salah satu persoalan peningkatan PAUD di banyak negara adalah rendahnya pendanaan untuk pelaksanaan program PAUD. Sebagian besar negara mengalokasikan kurang dari 10 persen dari total belanja pendidikannya untuk sektor pendidikan usia dini. Sebagian lagi bahkan hanya mengalokasikan kurang dari lima persen, termasuk Indonesia," papar Alisher.
Pengembangan pendidikan untuk anak usia dini di Indonesia, kata Alisher, harus dilakukan dengan pendidikan yang lebih sistemik. Untuk menuju ke arah sana, diperlukan dukungan kebijakan dan investasi dari pemerintah.
Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengakui partisipasi PAUD di Indonesia masih rendah. Institusi nonformal, terutama keagamaan, justru paling banyak berperan dalam PAUD di Indonesia.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas Gutama menambahkan, masih rendahnya partisipasi PAUD di jalur formal di Indonesia tak lepas dari masih relatif barunya pelaksanaan program tersebut di Indonesia, yaitu sekitar tahun 2001. (HAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar