Bandung, (PR).-
Sembilan wali kota se-Jawa Barat sepakat membebaskan biaya sekolah tingkat SD dan SMP mulai 2009 mendatang. Hal ini berkaitan dengan pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemprov Jabar senilai Rp 406,8 miliar untuk siswa SD dan SMP. Hal ini terungkap dalam rapat gubernur bersama wali kota se-Jabar mengenai BOS di Basement Gedung Sate Bandung, Selasa (30/12).
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, gabungan antara dana BOS pemerintah pusat dan BOS provinsi sudah dapat menutup biaya pendidikan SD dan SMP di tingkat kabupaten. Namun mengingat unit cost kota lebih besar dari kabupaten, dana BOS pemerintah pusat dan provinsi belum dapat menutupi biaya pendidikan. "Makanya pada kesempatan kali ini, saya minta kepada semua wali kota untuk menganggarkan dana untuk BOS kota. Dan, semuanya sepakat," tuturnya.
Pada 2009, pemprov akan mengucurkan dana BOS sebesar Rp 25.000,00/siswa/tahun untuk tingkat SD/MI, dengan total dana sebesar Rp 131,7 miliar. Untuk tingkat SMP/MTS sebesar Rp 127.500,00/siswa/tahun, dengan total Rp 275,1 miliar.
"Tingkat SMA ada bantuan khusus dari pusat bagi siswa yang tidak mampu. Kami tidak pakai kategori itu, tetapi untuk seluruh siswa SMA kami luncurkan BOS provinsi sebesar Rp 180.000,00/siswa/tahun," katanya.
Wali Kota Banjar Herman Sutrisno merupakan wali kota pertama yang menyambut baik rencana pengucuran dana BOS provinsi untuk membebaskan biaya pendidikan SD dan SMP. Terlebih, sejak 2007 Kota Banjar sudah bertekad untuk melakukan hal tersebut. Dia bahkan menjamin tidak akan ada pungutan apa pun di sekolah, terutama untuk tingkat SD dan SMP.
"Kalau tingkat SD dan SMP pasti terbantu. Di Kota Banjar, sejak 2007 sudah gratis. Dari provinsi ada bantuan sebesar Rp 125.000,00 dari pusat Rp 300.000,00 total Rp 425.000,00. APBD kota juga akan menambahkan lagi. Ini berarti akan ada 8.000 siswa yang akan dibebaskan biaya sekolahnya," kata Herman.
Heryawan mengakui semestinya ada pembedaan perlakuan antara kabupaten dan kota, terutama dalam alokasi dana role sharing semacam BOS. Pasalnya, kebutuhan anggaran pendidikan kota memang lebih besar dibandingkan kabupaten. Hal itu terkait biaya hidup, serta jumlah sekolah dan siswa yang lebih banyak. Untuk itu dia berharap pada APBD Jabar 2010 dapat mengalokasikan dana BOS yang lebih besar untuk kota.
Menurut Heryawan, jumlah BOS kota sangat bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, alokasi dana BOS Kota Depok yang IPM-nya di atas rata-rata IPM Jabar, pasti akan berbeda dengan kota lain yang IPM-nya masih rendah.
Pengawasan alokasi dana BOS akan dilakukan oleh gugus tugas di setiap tingkat pemerintahan. Selain itu, Heryawan memastikan BPK akan mulai melakukan audit terhadap penggunaan BOS dari pemerintah pusat
"Kami juga minta masyarakat untuk mengawasi penyaluran dana BOS ini sehingga bisa tepat sasaran," ujarnya.(A-180/A-187)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar