JAKARTA–MI:Anggaran pendidikan sebesar Rp224 triliun pada RAPBN 2009 dinilai cukup untuk membiayai pendidikan dasar sembilan tahun yang hanya membutuhkan Rp157,221 triliun.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Ahli Standar Pembiayaan Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abbas Ghozali, pada diskusi yang diselenggarakan Institute for Education Reform Universitas Paramadina di Jakarta, Kamis (21/8) petang.
Abbas mengatakan, berdasarkan perhitungan kebutuhan sekolah tahun ini, biaya pendidikan dasar hanya membutuhkan dana Rp157,221 triliun. Dengan dana sebesar itu, pendidikan gratis seharusnya bisa terpenuhi. Itu kalau kita asumsikan penyalurannya benar dan tidak ada penyelewengan, ujarnya.
Menurutnya, perhitungan sebesar itu didasarkan pada kebutuhan biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional habis pakai dan pemeliharaan, biaya investasi pendidikan dan tenaga kependidikan serta biaya investasi sarana dan prasarana.
Itu termasuk sekolah negeri dan swasta. Pemerintah tidak boleh membedakan keduanya. Hitungan tersebut juga sudah termasuk komponen gaji guru,n kata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta itu.
Dengan kata lain, terang Abbas, di era desentralisasi seperti saat ini perlu komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk bersama-sama pemerintah pusat mengelola dana pendidikan dasar hingga sampai ke sekolah. Pusat lebih jelas mengontrolnya, kalau daerah sulit dilacak, tutur Abbas.
Seperti diberitakan, pemerintah akhirnya memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20% anggaran pendidikan pada APBN. Pada RAPBN 2009 pemerintah menganggarkan dana Rp224 trilun untuk sektor pendidikan.
Abbas menuturkan, dengan mengalokasikan Rp 157,221 triliun untuk pendidikan dasar, sisa anggaran pendidikan dapat dibagi pada kebutuhan lain seperti pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan formal dan informal maupun pendidikan tinggi.
Di bagian lain, Direktur Institute for Education Reform Utomo Dananjaya mengungkapkan, sebenarnya bukan permasalahan dana yang dibutuhkan bagi peningkatan pendidikan nasional. Lebih dari itu, komitmen politik pemerintah dan DPR terhadap pendidikan yang saat ini masih dilihat kurang. (Dik/OL-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar