Tampilkan postingan dengan label 9.1 pendidikan layanan khusus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 9.1 pendidikan layanan khusus. Tampilkan semua postingan

Rabu, 22 April 2009

Kala suara anak jalanan terendam "live music'

JAKARTA, RABU - Bagi kalangan kelas menengah ke atas, menikmati hiburan live music menjelang pergantian tahun merupakan hiburan yang menyenangkan. Namun bagi anak-anak jalanan yang biasa berprofesi sebagai pengamen, hingar bingar live music justru mengurangi pendapatan mereka hari ini.
Ketika ditemui di kawasan Tebet Utara Dalam, enam orang anak jalanan yang biasa beroperasi di sejumlah kafe yang memang berjejer di ruas jalan Tebet Utara Dalam sedang bercengkerama di trotoar di pertigaan ujung jalan ini. Hingar bingar live music dari Comic Cafe, Burger and Grill dan sejumlah kafe lainnya memaksa mereka harus diam.
“Nggak boleh ngamen. Dimarahin ama penjaganya,” ujar Harupin (9).
Teman-temannya, Doni (6), Iwan (10) dan Riswan (11) sibuk mencoba terompet tahun baru yang baru saja mereka peroleh dari penjual terompet di tempat itu dengan cuma-cuma.
Sementara itu, teman lainnya Oki (11) dan Doni (10) menyusul kemudian. Doni yang berumur 10 tahun mengaku sering mengamen di daerah ini dengan intensitas tak tentu. Sekali-kali bisa saja pindah ke daerah lain atau justru di kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Seharinya, sekitar Rp 10.000-20.000 bisa mereka kantongi. Jika ngamen bertiga, tentu saja uangnya harus dibagi tiga.
Menjelang 2009, tak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan harapan khusus yang mereka inginkan. Bahkan, Doni yang ayah ibunya tidak akur hingga pisah rumah hanya terdiam ketika ditanya mengenai rencananya di tahun depan.
“Apa ya? Nggak tau,” ujarnya lalu diam. Nggak ingin sekolah? “Oh iya, mau,” tandas Doni meralat jawabannya.
“Nggak mungkin,” seru Harupin yang memang agak usil.
Meski gelap malam menyamarkan senyum simpul Doni, senyumnya melanjutkan tekad yang baru saja diucapkannya. Asal saja, kesempatan pun segera diberikan kepada anak-anak tidak mampu seiring dengan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen oleh pemerintah.

LP3M Laksanakan Pendidikan Layanan Khusus

LP3M unismuh kerjasama dengan Diknas menyelenggarakan pendidikan layanan khusus bagi anak nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang anak putus sekolah yang dibagi dalam 2 kelas yaitu kelas setingkat SMA dan kelas untuk tingkatan SMP.
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pengetahuan anak-anak nelayan yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Namanya saja pelayanan khusus, jadwalnya juga dibuat khusus yaitu hari sabtu dan minggu. Kegiatan ini dilaksankaan selama 6 kali pertemuan yang materinya meliputi bidang studi matematika, agama, ekonomi, biologi, dan bidang studi lainnya berdasarkan kebutuhan daerah setempat.
Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Mendigitalkan Pulau Sumatera

Lewat program Education for Tomorrow Telkom Divre Sumatera coba mendigitalkan Pulau Sumatera. Target mereka satu juta siswa paham dan mengerti internet. Akankah langkah ini berhasil, setelah sebelumnya program mendigitalkan Pulau Sumatera yang diusung sembilan gubernur sejak 2001 tak terdengar kabarnya lagi.Ada secercah cahaya yang datang dari sebuah obor yang kini mengitari pulau Sumatera. Mulai dari Aceh Darusalam, Medan, Riau, Padang, Bangka Belitung, Palembang, hingga Lampung. Secercah cahaya itu membawa asa bagi dunia pendidikan khususnya dan dunia TI pada umumnya. Jika nantinya secercah cahaya itu mampu menerangi seluruh provinsi/kabupaten/kota di Pulau Sumatera, bukan tidak mungkin akan membawa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat di sana. Secercah cahaya itu datang dari sebuah obor bernama Telkom Sumatera. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia itu, memang saat ini tengah menyisir Pulau Sumatera lewat program yang bernama Education for Tomorrow. Melalui program ini Tekom Sumatera menargetkan satu juta pelajar di Sumatera paham dan mengerti internet. Untuk mencapai target tersebut, tak heran jika Muhammad Awaluddin yang mengepalai Divre Telkom Sumatera dan stafnya terlihat sibuk lalu lalang dari satu daerah ke daerah lainnya. Kadang berada di Aceh, kadang esoknya sudah terbang ke Palembang. Bukan cuma daerah-daerah di Sumatera yang ia jambangi, beberapa perusahaan vendor besar di Jakarta pun dia datangi untuk mengajak kerja sama membantu menerangi Pulau Sumatera.Kesenjangan DigitalItulah salah-satu kegiatan yang terjadi di Pulau Sumatera belakangan ini. Ada satu keinginan untuk menjembatani kesenjangan digital (digital divide) yang masih menyelimuti negeri ini, terutama di Pulau Sumatera. Di tengah seabrek persoalan di negeri ini, memang acapkali persoalan yang satu ini terlupakan. Padahal, kesejangan digital sejatinya juga menjadi persoalan serius yang perlu mendapat penanganan segera. Pasalnya, hidup di era teknologi dalam kancah global, TIK menjadi salah satu penyokong penting dalam kehidupan sehari-sehari salah-satunya kesempatan dalam mengakses informasi. Nah, bila digital divide belum teratasi, bisa dibayangkan: hidup dalam ketertinggalan. Muhammad AwaluddinExecutive General Manager Telkom Divisi Regional IHal inilah yang tampaknya disadari oleh Telkom Divre Sumatera. Mereka coba ikut berpartisipasi mengatasi digital divide dengan menggelontorkan program. Education for Tomorrow. Menurut Executive General Manager Telkom Divisi Regional I Muhammad Awaluddin, dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, gap kesen-jangan digital di Indonesia masih besar. “Di Malaysia, ujian sekolah sudah menggunakan sistem online intranet/internet,” ujarnya memberi contoh. (Dari kiri ke kanan) Sosialisasi Program Education for Tomorrow di Provinsi Riau dan Riau Kepulauan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan.Dijelaskan oleh Awaluddin, Education for Tomorrow adalah program penyiapan metode pendidikan masa depan dengan menggunakan teknologi informasi untuk seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Praktis, semua kegiatan seperti pekerjaan rumah (PR), ujian, pengumuman, nilai, buletin, interaksi antara orang tua, murid dan guru, dilakukan secara online yang dapat diakses melalui web sekolah atau one stop school service. Untuk itu Telkom Divre Sumatera mengenalkan komputer, internet berikut manfaatnya serta mengenalkan aplikasi internet untuk menunjang aktivitas kehidupan pada komunitas pendidikan. “Kami ingin membentuk komunitas pendidikan yang berbasis TI,” tandasnya lagi. Yang menjadi sasaran adalah sekolah, guru, dan siswa. Sebelumnya, beberapa tahun lalu, Telkom meluncurkan Internet Goes to School. Hanya saja, program yang mensosialisasikan internet ke siswa yang masuk dalam early adopter ini belum sepenuhnya dibarengi dengan adanya database yang bagus yang selanjutnya memungkinkan adanya program pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Education for Tomorrow dibagi dalam empat tahapan. Pertama, persiapan dan sosialisasi untuk mengenalkan manfaat internet bagi kepentingan sekolah dan dunia pendidikan. Kedua, pematangan: berupa layanan internet khusus sekolah dan komunitas pendidikan. Ketiga, pemantapan guna mendukung penyediaan fasilitas akses internet dunia pendidikan. Keempat, implementasi: yakni pemanfaatan internet guna meningkatkan komunitas internet dan dunia pendidikan yang dibarengi dengan penyediaan infrastruktur dasar. Program tersebut dijalan secara paralel tergantung kepada kondisi siswa dan sekolah. “Kalau siswanya sudah mengenal internet ya kita langsung kepada tahapan kedua dan seterusnya,” jelas lulusan S2 International Management di European University Antwerpen, Belgia, ini. Sebenarnya apa yang dilakukan Telkom tak jauh berbeda dengan program yang digelar Departemen Pendidikan Nasional melalui Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional). Dan ini disadari oleh Awaluddin. Justru karena itulah, ia menuturkan bahwa Education for Tomorrow menjadi bagian aksi nyata program Jardiknas. “Kami saling bersinergi sekaligus mendukung program tersebut.” Wujudnya? Telkom akan membantu memperbanyak titik koneksi sekolah, membantu percepatan layanan data dan informasi pendidikan secara terpadu, serta membantu percepatan komunitas pendidikan.Skala SumateraMengingat Telkom Divre Sumatera membawahkan area Sumatera, maka kegiatan Education for Tomorrow fokus ke wilayah tersebut. Program ini menyasar 1 juta pelajar yang targetnya rampung sampai 2007. Angka sebesar itu mencakup sekitar 10 persen dari populasi pelajar Sumatera yang berjumlah 9,7 juta. Penduduk Sumatera sendiri mencapai 48 juta jiwa. Sejauh ini, dijelaskan Awaluddin, Telkom Divre Sumatera sudah memberikan edukasi kepada hampir 300 ribu lebih siswa. Ketika ditanya di saat penghujung tahun tinggal beberapa bulan, apa mungkin merealisasikan target satu juta pelajar, dengan nada optimistis Awal yang pernah menjabat sebagai Vice President & Marketing Communication PT Telkom ini menjawab, “Kami yakin bisa mencapai satu juta.” Apalagi, lanjutnya, hampir semua Pemkab/Pemkot yang tersebar di 10 provinsi menyambut baik program tersebut. Dan sebagai komandan program Education for Tomorrow, Awal secara intens memantau perkembangan program tersebut dan tak segan terjun langsung ke lapangan. Selain pelajar, edukasi juga diberikan kepada guru. Mulanya, diakui Awal, program Education For Tomorrow hanya ditujukan kepada pelajar. Toh faktanya, masih banyak guru di Sumatera belum mengenal dan mengerti komputer dan akses internet berikut pemanfaatannya bagi pendidikan. “Akhirnya guru juga diedukasi dan kami juga mengelar training of trainer (TOT),” ujar pria yang ingin memasukkan Education for Tomorrow ke dalam program Unesco atau International Telecommunicaton Union (ITU) ini. “Apa yang kami lakukan juga sesuai dengan Millenium Development Goals (MDG),” imbuhnya. Akses Terbatas dan Harga MahalAdanya program Education for Tomorrow yang membuat siswa jadi melek internet, patut diapresiasi. Hanya saja persoalan sekarang, setelah mereka mengerti dan bisa menggunakan internet, bagaimana dengan media untuk mengakses akses dan biaya sewa bandwith? Seperti kita ketahui, belum seluruh sekolah di Indonesia termasuk Sumatera memiliki laboratorium komputer. Dan masih banyak siswa yang belum bisa memiliki komputer atau laptop sebagai media akses. Belum lagi harga sewa bandwith masih cenderung mahal. Akibatnya, harga sewa internet di warung juga tak terjangkau oleh pelajar. Pemberian bantuan komputer kepada 6 sekolah di Banda Aceh.Dua hal tadi tidak ditampik Awal dan ia melihatnya sebagai tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Untuk itu, Telkom Divre Sumatera memberikan bantuan komputer kepada sejumlah sekolah. Selain itu, mereka akan mengajak para vendor yang berkenan memberikan bantuan komputer atau setidaknya bisa memberi harga khusus untuk pembelian komputer. Nah, soal harga, Telkom Divre Sumatera berencana untuk memberikan harga khusus bagi sekolah dan siswa. “Yang ada di benak saya, untuk siswa, mereka bisa membeli semacam kartu untuk akses internet layaknya voucher pulsa dengan harga yang terjangkau.” Sementara itu, bagi sekolah, Awaludin menawarkan akses internet murah via Speedy. Apalagi, dari 126 kabupaten/kota di Sumatera, 26 di antaranya sudah tersedia layanan Speedy. Sejalan dengan Education for Tomorrow, Telkom Divre Sumatera mendeklarasikan Generasi Digital Sumatera yakni siswa yang telah mengaplikasikan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Parameternya memiliki email, memanfaatkan blog site, memanfaatkan internet sebagai sumber informasi yang intens, sistem informasi dalam mendukung aktivitas lainnya. Yang sudah meregister tercatat 12 ribu siswa tapi yang baru dilantik sekitar 5.500 siswa yang tersebar di 10 provinsi. Kampung Digital dan Pesantren Digital adalah dua rencana lain yang tengah disiapkan Telkom Divre Sumatera. Bisnis Informasi Di balik kemasan kegiatan tersebut, Awaluddin tidak menampik bahwa apa yang mereka lakukan juga mengemban sisi bisnis. Melek TI membuat Telkom sebagai salah-satu Internet Service Provider (ISP) akan kecipratan berkah. Selain itu, kondisi ini akan memunculkan peluang bisnis baru yakni konten. Menurut Awaluddin, selama ini Telkom telah berkecimpung di bisnis komunikasi yang sering cenderung sudah banyak pemain. Dengan makin banyaknya pelajar maupun masyarakat TI, harus dibarengi adanya konten yang menarik sesuai kebutuhan. “sehingga mereka tetap connect,” tuturnya yang melihat value business dalam bidang konten. Apa yang dilakukan Telkom Divre Sumatera ini mudah-mudahan dapat terus eksis keberadaannya. Enam tahun lalu (2001) sembilan gubernur se-Sumatera telah sepakat untuk bersatu lewat dunia maya. Mereka bertekad untuk mewujudkan Sistem Informasi Terpadu Sumatera, salah-satunya lewat pengembangan TIK. Sistem informasi terpadu yang akan mencakup antar-pemerintah seSumatera (G to G), pemerintah ke pelaku bisnis (G to B), dan pemerintah ke masyarakat (G to C) itu tidak terdengar kabarnya hingga sekarang. Target mereka pada 2005 semua provinsi plus kabupaten sudah online, tampaknya hanya omong kosong belaka, karena hingga tahun ini kenyataan tersebut tak bisa dilihat dengan mata telanjang sekalipun. Mudah-mudahan Education for Tomorrow yang dilakukan Telkom Divre Sumatera bisa menjadi obat pelibur lara dalam usaha kita bersama meng-online-kan Pulau Sumatera. (FR, AZ)

Jabar Perluas Layanan Pendidikan Bagi Pencat

Perkembangan layanan pendidikan untuk kalangan penyandang cacat (pencat) atau dikenal dengan istilah lain yaitu kalangan masyarakat berkebutuhan khusus masih terbatas. Layanan pendidikan, sampai posisi akhir tahun 2007 bagi kalangan pencat baru menyentuh 12.000 orang. Adanya fakta tersebut, Jabar terus memperluas layanan pendidikan bagi kalangan pencat, papar Kasubdin PLB Jabar, Nondi Hidayat ketika dihubungi jabarprov.go.id (21/4) di ruang kerjanya di Kantor Disdik Jabar, Jalan Rajiman Kota Bandung .

Menurut Nondi, Disdik Jabar dalam menggali informasi perihal perkembangan layanan pendidikan bagi pencat di Jabar, sudah melakukan studi sampling yang dilakukan di 11 desa, 1 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan studi sampling tersebut, dari jumlah pencat sebanyak 83 orang, baru 15 orang yang mendapatkan layanan pendidikan. Dari hasil studi sampling tersebut serta dengan mempertimbangkan jumlah Kecamatan di Jabar yang mencapai 574 dan jumlah desa/kelurahan yang mencapai kurang lebih 5.920 desa, layanan pendidikan bagi pencat perlu terus ditingkatkan.

Tentang perluasan layanan pendidikan, tidak hanya diperuntukkan untuk kelompok anak usia sekolah, tetapi layanan pendidikan tersebut juga harus menyentuh usia pencat dari berbagai kelompok usia. Implikasi atas hal tersebut, untuk penyelenggaraan layanan pendidikan bagi pencat disamping direalisasikan melalui pendidikan formal juga dapat dilakukan melalui pendidikan luar sekolah misalnya melalui program Kejar Paket A dan Kejar Paket B.

Nondi, menambahkan dalam rangka perluasan layanan pendidikan bagi pencat Jabar mempersiapkan berbagai langkah. Pertama, untuk memperluas tempat pembelajaran Ponpes juga dijadikan tempat belajar untuk pencat selain SLB.

Penggunaan Ponpes mulai direalisasikan tahun 2008 dan sebanyak 3 Ponpes mulai digunakan untuk kegiatan belajar kalangan pencat, yaitu Pesantren di Cililin KBB, Cimahi dan Sindangsari Ciamis.

Terkait dengan pemanfaatan ponpes sebagai tempat belajar kalangan pencat, di tahun 2008 disediakan dana sebesar Rp.45 juta per Ponpes. Dana tersebut dialokasikan untuk penataan awal dan di tahun 2009 direncanakan di Ponpes tersebut akan dibuat tempat belajar dan tempat pemukiman.

Langkah kedua, dalam rangka perluasan layanan pendidikan adalah melakukan penjaringan data kelompok pencat yang belum terlayani pendidikan. Penjaringan dilakukan di semua desa di Jabar. Proses penjaringan dilakukan oleh seluruh guru sukwan yang mengajar di SLB.

Langkah ketiga, ujar Nondi adalah mapping school. Langkah tersebut dimaksudkan untuk penempatan belajar kalangan pencat, melalui penempatan tersebut kalangan pencat dapat ditempatkan di SLB, Ponpes, sekolah inklusif dan di pendidikan non formal.

Pendidikan Untuk Anak Pemulung

Lokasi pembuangan akhir sampah (LPA) Bantar Gebang merupakan pusat penampungan seluruh sampah dari wilayah bekasi dan DKI jakarta, lokasi beroperasi sejak tahun 1989 dengan luas areal 23 ribu m3/hari dari berbagai jenis sampah yang berasal dari pasar umum, swalayan, restoran, hotel dan rumah tangga.

Pemulung anak merupakan komunitas yang selayaknya memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik. Mereka dapat bermain dan belajar sebagaimana layaknya anak-anak yang lain bisa menikmati masa kanak-kanak dan terlindung dari bahaya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Dari tahun ke tahun jumlah pemulung senantiasa berubah dan bertamabah, demikian juga dengan pemulung anak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum terselesaikan dimana terjadi penyempitan lapangan pekerjaan, pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Dan meningkatnya harga kebutuhan pokok sehingga mendorong pelibatan seluruh anggota keluarga untuk ikut bekerja
Lokasi pembuangan akhir sampah (LPA) Bantar Gebang merupakan pusat penampungan seluruh sampah dari wilayah bekasi dan DKI jakarta, lokasi beroperasi sejak tahun 1989 dengan luas areal 23 ribu m3/hari dari berbagai jenis sampah yang berasal dari pasar umum, swalayan, restoran, hotel dan rumah tangga.
Kehadiran LPA Bantar gebang telah memunculkan komunitas baru dimana mereka merupakan kelompok migran dari jawa barat, jawa tengah, dan madura yang bekerja sebagai pengais sampah. Lokasi ini merupakan ladang pekerjaan dan tempat bergantung dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan komunitas tersebut sudah menganggap bahwa LPA Bantar Gebang sebagai tambang emas terbuka.
Dimana mereka memperoleh pekerjaan dengan mudah dan memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pekerjaan resiko kecelakaan dan ancaman bahaya dari buruknya lingkungan kerja begitu pula lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif untuk perkembangan fisik, kesehatan moral dan moral bagi anak.
Hambatan yang dirasakan oleh anak dalam mendapatkan hak-haknya dikarenakan (1) Kondisi keluarga yang migran dan miskin menyebabkan anak-anak hidup tanpa identitas kewarganegaraan, (2) tempat tinggal yang tidak memadai dan lingkungan tak bersanitasi berdampak pada buruknya status kesehatan pemulung anak, (3) komunitas illegal berdampak pada kesulitan memperoleh akses pelayanan publik, seperti PENDIDIKAN dan kesehatan. Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak pada situasi yang lebih buruk bagi anak Indonesia.
Yayasan Dinamika Indonesia yang didirikan tahun 1989 bersama Portalinfaq melakukan kegiatan kerjasama yang difokuskan kepada bidang pendidikan dan Sosial. Kerjasama yang berlangsung ini merupakan kerjasama yang ketiga dalam program pendidikan khususnya bagi anak-anak pemulung yang bersekolah di dalam LPA Bantar Gebang.
Sampai saat ini jumlah murid yang telah bersekolah di Sekolah formal di bawah bimbingan Yayasan Dinamika Indonesia sebanyak 210 siswa baik ditingat SD maupun SLTP, sedangkan ruangan sekolah yang dimiliki hanya mempunyai 4 kelas dan ini untuk bagi siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 5, sedangkan untuk mereka yang akan ke kelas 6 direkomendasikan oleh pihak sekolah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah negeri dan swasta yang telah bekerjasama dengan Yayasan dinamika Indonesia.
Begitu pula bagi mereka yang telah tamat SD juga diusahakan untuk tetap melanjutkan kejenjang SLTP disekitarnya agar kesinambungan pendidikan yang mereka dapati akan menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Dukungan bagi Anak untuk belajar ini dimaksudkan agar anak-anak pemulung dapat menggunakan hak-hak dasarnya dan mengurangi jam kerja anak dalam membantu orang tua mereka sebagai pemulung.
Sasaran lain yang hendak dicapai dari proses pembelajaran ini secara tidak langsung adalah kelompok-kelompok dalam komunitas dalam situasi khusus yaitu : (1) Keluarga pekerja anak, (2) Tokoh komunitas pemulung, (3) Pemerintah daerah dimana komunitas pemulung berasal dan pihak-pihak yang mengelola LPA BantarGebang.
Kesadaran akan perhatian kepada pekerja anak dan pendidikan anak membutuhkan waktu dan pemahaman tentang kewajiban anakpun belum sepenuhnya diketahui oleh para komunitas pemulung bahkan secara legalitaspun Undang-Undang tentang Pekerja Anak belum dilaksanakan secara baik dan konsisten. Untuk itulah peran LSM dan masyarakat dalam membangun kesadaran pendidikan bagi pekerja anak sangat dibutuhkan dalam bentuk kepedulian sosial membantu mereka untuk tetap bersekolah.

Jumat, 17 April 2009

Pendidikan Layanan Khusus

Betapa gembiranya anak-anak nelayan yang kurang beruntung itu di Kampung Baru Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakart Utara memperoleh akses pendidikan lewat program Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Data yang diperoleh dari ketua Yayasan Lentera Bangsa Syaifudin Zufri ada sebanyak 190 anak usia sekolah yang kebanyakan karena putus sekolah atau terhimpit ekonomi, bahkan ada pula yang tidak pernah sekolah. Dari 190 anak, katanya, 150 anak merupakan usia sekolah SD-SMP dan sisanya usia SMA. Jadi hanya 20 persen dari jumlah total anak-anak di Kampung Baru yang punya kesempatan sekolah. “Sekolah PLK ini gratis,” kata Syaifuddin. Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah punya tekad kuat untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 2008 ini. Karena hal ini merupakan sikap dan komitmen politik sekaligus kepedulian bangsa. “Anak-anak usia dibawah 18 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah dapat belajar lewat jalur PLK. Karena telah dijamin oleh undang-undang,”. kata Direktur Pembinaan SLB Ekodjatmiko Sukarso saat meresemikan PLK Anak Nelayan di Muara Angke Jakarta Utara.

UU Sisdiknas 20/2003 pada Pasal 32 Ayat 1 tentang pendidikan khusus (PK) seperti untuk orang cacat, kemudian anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Pasal 32 Ayat 2 tentang PLK seperti anak-anak yang memerlukan pendidikan yang aksesnya tidak terjangkau seperti anak-anak di daerah terbelakang / terpencil / pedalaman / pulau-pulau, anak TKIM SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) anak suku minoritas terpencil, pekerja anak, pelacur anak/traficfficking, lapas anak, anak jalanan, anak pemulung, anak pengungsi (gempa konflik), anak dari keluarga miskin absolut. “Kami sadar bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memikirkan makan apa untuk sekarang dan besok, sulitnya bukan main. Sehingga dengan adanya Pasal 32 UU Sisdiknas, maka anak-anak tersebut harus sekolah,” katanya.

Diakuinya, bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi semua itu tanpa adanya dukungan masyarakat, LSM, pemerintah daerah dan pihak swasta. “Semoga peran LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan mendirikan Sekolah PLK Lentera Bangsa dapat merealisasikan niat baik pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak dan kelak dapat mendirikan mereka.” katanya. Program Sekolah PLK nantinya menitikberatkan pada “kearifan lokal”, yaitu membina dan mendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan konsentrasi 80 persen kecakapan hidup. Hal ini dimaksudkan agar keluar atau lulus dari Sekolah PLK mereka dapat hidup mandiri. Kearifan lokal itu menjadi kekayaan setiap daerah yang harus dikembangkan.

Sunber: media cetak Spirit

Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus

KUPANG,SABTU-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.

Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.

Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.

Anak Belajar, Negara Membayar

    
Sembilan bulan lalu, negeri ini dihebohkan bencana gempa tektonik dan
badai tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Tsunami yang ganas
itu meluluhlantakkan fasilitas pendidikan. Banyak guru menjadi sahid, anak
sekolah menjadi yatim piatu, sekolahnya musnah, peralatan belajar hilang entah
ke mana. Singkatnya, pendidikan anak terancam kelangsungannya.

Jika ditilik dari UU Sistem Pendidikan nasional (UU Sisdiknas),
pendidikan yang terjadi atau terbengkalai dalam bencana tsunami, mestinya masuk
dalam skema pendidikan layanan khusus. Apakah kita sudah memiliki pendidikan
layanan khusus? Ternyata belum. Perintah pembuatan Peraturan Pemerintah (PP)
tentang pendidikan layuanan khusus yang memayungi pendidikan darurat belum
dibuat hingga kini.

Pendidikan layanan khusus, bukan cuma ada dalam kasus tsunami.
Sebenarnya, sejak lama di pulau-pulau kecil dan terpencil, misalnya di Pulau
Bertam, Kepulauan Riau (Kepri), dikenal kelompok masyarakat suku laut.
Dalam suatu kesempatan pembicaraan dengan ibu Sri Sudarsono, tokoh
masyarakat level nasional yang tinggal di Batam, mengisahkan bagaimana situasi
unik yang disandang suku laut. "Mereka suku laut belajar di laut." Demikian
antara lain pengalaman kisah Sri Sudarsono mendampingi suku laut yang
dituliskan dalam bukunya, "Menantang Gelombang - Kehidupan Suku Laut di Pulau
Bertam Perairan Batam". Sebagian bayi lahir di laut. Lantas segera pula
dimandikan air laut yang asin. Diyakini, air laut berguna sebagai antibody bagi
bayi.

***
Untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak, pendidikan dalam kondisi
bagaimanapun, termasuk keadaan darurat (in emergencies situation), denyutnya
mesti terus diselamatkan. Dari laporan pengalaman berbagai situasi darurat,
konflik sosial, ataupun konflik bersenjata, pengabaian hak pendidikan anak
paling sering terbukti. UNICEF (Badan PBB untuk Dana Anak-anak) menuliskan
bahwa, "In emergencies, children are frequently denied this right". Inilah
rasional yuridis (legal reason) mengapa Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA)
menghormati hak pendidikan sebagai hak fundamental anak (education is a
fundamental right of all children).

Di samping argumentasi legal formal itu, dalam "Technical Notes: Special
Considerations for Programming in Unstable Situations" yang diterbitkan UNICEF,
diuraikan beberapa alasan mengapa penting menyediakan akses pendidikan anak
dalam situasi krisis.
Pertama, pendidikan adalah hal fundamental anak. Kedua, Keadaan darurat
adalah etape yang kritis bagi perkembangan anak. Ketiga, pendidikan dapat
membantu anak dalam menghentikan trauma atau efek krisis . Keempat, pendidikan
dapat membantu perasaan normal anak dan masyarakat.

Kelima, lingkungan pendidikan penting bagi anak untuk ditempatkan pada
lingkungan yang aman. Keenam, pendidikan bagi anak dalam keadaan darurat
berguna sebagai medium membangkitkan daya kejuangan anak, membangun
solidaritas, dan spirit rekonsiliasi. Di samping itu, pendidikan darurat ini
relevan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak.
Kendati dalam situasi darurat, tidak mengeliminasi penyelenggaraan
pendidikan anak yang berkualitas kurang. Anak dalam situasi darurat berhak atas
pendidikan dengan kualitas bagus.

Pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas dan non
diskriminasi (vide Pasal 11 ayat 1 UU No 20/2003). Dan, menjamin pendidikan
anak yang berbasis kesetaraan kesempatan.

Untuk menjamin good quality pendidikan dasar anak dalam situasi darurat
itu, masalah kualitas bagus ini meliputi lima aspek kunci. Pertama, pemberi
pelajaran, yakni memiliki kemampuan dan sehat. Kedua, konten pelajaran, yakni
konten yang relevan, aksesible.
Ketiga, proses belajar, yakni proses belajar yang mampu memberdayakan dan
efektif . Keempat, lingkungan belajar yakni lingkungan belajar yang aman, sehat
dan adil. Kelima, hasil pelajaran yakni hasil perolehan yang terukur, relevan,
dan mencerminkan dimensi yang sensitif gender.

Dengan demikian, upaya pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak dalam
skema palayanan khusus, mestilah dikelola berbasis kepada kebijakan atau
regulasi. Bukan hanya berbasis kepada kebijakan insidental, reaktif atau malah
personal. Atau bahkan hanya berbasis kepada pesan telepon saja.

Beberapa strategi praktis dapat diperoleh dari akumulasi
pengalaman-pengalaman masyarakat. Pertama, memobilisasi komunitas/ masyarakat
untuk mengupayakan pelayanan pendidikan dasar. Memobilisasi dan mendorong aksi
dari komunitas/ masyarakat menyelenggarakan pendidikan dasar, menjadi prioritas
segera dalam program pendidikan darurat.

Kedua, menyiapkan berbagai kesempatan pelatihan bagi guru-guru,
para-profesional, dan anggota masyarakat. Pelatihan ini berguna untuk
menyiapkan skil dan mentalitas para guru dan pengelola sekolah dalam menghadapi
situasi darurat, yang diidentifikasi secara spesifik dan jelas di kawasan
sekolahnya. Sehingga langsung bisa diterapkan, diuji-latihkan dan dibiasakan.

Ketiga, menjamin pengupayaan segera peralatan dan material untuk
pendidikan dasar. Belajar dari pengalaman di Somalia ataupun Ruwanda (besama
UNESCO), bisa mengembangkan atau menduplikasi berbagai material, seperti
Scholl-in a- Box.

Keempat, mengupayakan persetujuan mengenai kurikulum yang relevan,
mengggambarkan material yang tersedia dan di mana diperoleh, dan menambah
kemampuan dalam menghadapi krisis. Dalam keadaan darurat, dokumen kurikulum dan
material pendukung pendidikan bisa musnah.

Dalam masa bencana atau konflik, kerap pula kurikulum yang biasa atau
yang tersedia tidak lagi relevan dengan situasi mental anak didik. Karenanya,
perlu pengembangan segera material kurikulum yang relevan bagi kebutuhan lokal.

Kelima, memajukan konsepsi untuk menciptakan adanya kesempatan rekreasi
dan bermain bagi anak. Dalam situasi darurat, masa untuk bermain terbatas.
Padahal, terapi bermain (playing teraphy) bisa membantu anak ke luar dari
trauma psiko-sosial yang dideritanya.
Rekreasi dan bermain adalah bagian dari proses pendidikan, dan diperlukan
untuk efektivitas pembelajaran anak. Bermain adalah terapi yang terbukti
efektif mengatasi trauma anak pasca bencana ataupun konflik.

Keenam, memajukan konsepsi untuk menciptakan rehabilitasi sistem
pendidikan (yang menyerap pendidikan dalam situasi darurat), sekolah dan
ruangan kelas. Ketujuh, melakukan advokasi untuk kegiatan pendidikan dan
mendorong kordinasi dengan kelembagaan lain.

Negara menjadi pendidikan anak, dalam sityasi apapun. Karena sudah
menjadi perintah konstitusi kepada pemerintah untuk menciptakan sistem
pengajaran nasional. Tentunya, dengan mengintegrasikan sub sistem pendidikan
layanan khusus, yang diperintahkan UU Sisdiknas.

Anak-anak korban tsunami, anak korban konflik sosial, anak di pulau
terpencil perbatasan Filipina, anak suku laut di Kepri, anak-anak dipedalaman
gunung Jayawijaya, atau anak suku Kubu, tetap berhak atas pendidikan. Negara
berkewajiban memberikan hak itu. Anak Belajar, negara membayar.***

Skenario Menuju Anggaran 20%

Jakarta,LEPAS target perolehan anggaran bukan berarti harus lepas target dari program-program pembangunan di bidang pendidikan. Mungkin moto itulah yang dianut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam menyiasati keterbatasan alokasi dana pemerintah yang disalurkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan amanat konstitusi yang menentukan besaran anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, Depdiknas menetapkan strategi pembiayaan pendidikan tersebut dalam rencana strategis (Renstra 2005-2009). Dalam rencana semula, misalnya, sejak 2006-2009 anggaran tersebut diproyeksikan naik berturut-turut 12%, 14,7%, 17,4%, dan mencapai 20,1% pada 2009. Namun kenyataannya karena alasan keterbatasan sumber anggaran pemerintah, perjuangan anggaran oleh Depdiknas bersama Komisi X DPR tersebut hanya tercapai 11,8% pada 2007 atau setara dengan Rp48 triliun.

Meski demikian, Depdiknas tetap berkomitmen memanfaatkan dana yang ada untuk berbagai program guna mengejar ketertinggalan pembangunan pendidikan di Tanah Air. Fokus program pendidikan pada 2007, selain program wajib belajar yang masih diarahkan pada pendanaan pendidikan, kurikulum, dan sertifikasi guru, tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam pemanfaatan anggaran yang tersedia.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo beberapa waktu lalu mengatakan akan terus melanjutkan program rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah serta penerapan pendidikan dengan basis teknologi, informasi, dan komunikasi.

"Terobosan di bidang pendanaan pendidikan, selain diberikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), dan bantuan khusus murid (BKM) akan diberikan beasiswa prestasi," ujarnya.

Pada beasiswa prestasi, pemerintah akan memberikan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, sesuai dengan anggaran pendanaan pendidikan untuk beasiswa yang dikucurkan ke sekolah. Selain itu, pendanaan pendidikan akan diarahkan pada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pendidikan khusus, yakni bagi mereka yang cacat, atau mereka yang cerdas dan berbakat istimewa luar biasa. Di sisi lain, pendidikan layanan khusus pemerintah akan tetap diprioritaskan pada daerah bencana, konflik, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan.

Pada bidang kurikulum, Mendiknas mengemukakan pemerintah tetap melanjutkan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) baik di sekolah ataupun perguruan tinggi. "Pada KTSP, pemerintah memberi kebebasan kepada sekolah atau perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum sendiri. Pemerintah hanya menetapkan rambu-rambunya melalui UU, PP, dan Permen," ungkapnya.

Lanjutan program sertifikasi guru yang sudah diamanatkan pada UU Guru dan Dosen juga dianggap mendesak untuk direalisasikan dengan segera.

Saat ini, guru dan dosen sudah berstatus profesi sehingga kualifikasi mereka perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan minimal yang ada pada UU.

Dengan cara itu, baik guru ataupun dosen akan memiliki sertifikat kompetensi sehingga guru dan dosen di Indonesia dapat sejajar dengan guru dan dosen di negara-negara maju. Lebih lanjut, program rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan juga akan terus dilakukan. Model pendanaannya akan disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) maupun dana dekonsentrasi yang sudah diposkan dalam anggaran.

Untuk memuluskan jalan, Depdiknas melakukan terobosan dengan membuat MoU (kerja sama) dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sebanyak 26 dari 33 pemprov telah melaksanakan MoU tersebut. Sasaran Mou yang berdasarkan Pasal 46 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, Pasal 2 UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009 tersebut, diarahkan untuk merehabilitasi ruang kelas yang rusak berat pada semua jenjang, penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberantasan buta aksara, sertifikasi guru, dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Kenyataannya, lebih banyak ruang-ruang kelas yang diperbaiki pemerintah daerah daripada pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK)," ujar Bambang.

Lihatlah proporsinya, pada 2004 terdapat 49,95% ruang kelas SD/MI rusak, lalu pada akhir 2006 tersisa 17,39% yang rusak.

Jika pemerintah pada tahun ini tetap melanjutkan komitmennya hingga akhir 2007, ditargetkan ruang kelas SD/MI rusak yang belum diperbaiki hanya tersisa 9,17% dari jumlah total sekolah yang rusak, yaitu 498.600 sekolah pada 2004.

Di sisi lain, untuk ruang kelas SMP/MTs, pemerintah daerah diharapkan membantu mengurangi jumlah sekolah yang rusak dari 33.183 ruang kelas (17,7%) pada 2004 menjadi 5,34% atau 9.978 ruang kelas pada akhir 2007.

Jika hal tersebut berjalan lancar, pada 2008 anggaran DAK yang selama ini lebih banyak disalurkan untuk prasarana atau rehabilitasi tentu dapat bergeser pada perbaikan kesejahteraan guru.

Di samping perlunya penambahan anggaran pendidikan menuju 20% tersebut, Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika menyoroti pentingnya pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Seusai berbicara dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan 2007 pada Senin (9/4), Dodi mengatakan ada kendala di berbagai daerah dalam membuat laporan keuangan. "Selain ada yang terlambat, beberapa yang lainnya tidak memenuhi kriteria laporan keuangan yang baik. Sekitar lima atau enam daerah yang paling banyak memiliki kendala pada 2007 akan kita dampingi dan dibina untuk menyusun laporan yang baik." Oleh karena itu, Depdiknas saat ini menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) membantu daerah dalam menyusun dan meninjau kembali laporan keuangan.

Didik Anak sesuai Potensi

KOMPAS.com - Rian (10), siswa kelas IV SDN Klampis Ngasem I-246 Surabaya, duduk tenang di kursinya dan menyimak guru kelas menerangkan pelajaran. Persis di depannya, seorang guru lain mendampingi dan sewaktu-waktu siap membantu Rian yang tampak gelisah atau kesulitan mencerna pelajaran.

Sekilas memang tidak tampak perbedaan fisik antara Rian yang menderita gangguan autis dan anak-anak lain. Dengan pendampingan secara khusus di kelas, Rian akhirnya tidak kesulitan untuk beradaptasi di kelas.

Keberadaan Rian untuk bisa bergabung di kelas reguler itu setelah melalui tahapan kelas khusus dan kelas preklasikal. Tujuannya untuk menyiapkan bocah lelaki itu mampu bergabung dengan anak-anak lainnya.

SDN Klampis Ngasem I-246 Surabaya awalnya adalah sekolah reguler yang diperuntukkan bagi anak-anak normal. Namun, kebutuhan masyarakat sekitar yang ingin supaya anak berkebutuhan khsusus tak diasingkan di sekolah luar biasa membuat Kepala Sekolah SDN Klampis Ngasem I-246, Sukarlik, sejak 1989 coba membaurkan anak- anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus.

Dengan keyakinan bahwa setiap anak punya potensi jika dilayani sesuai kebutuhan dan kemampuannya, guru-guru di sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus, mulai dari yang menderita down syndrome, lambat belajar, autis, hiperaktif, tunarungu, tunanetra, dan cacat fisik. Mereka belajar dalam satu lingkungan dengan anak-anak reguler lainnya.

Anak-anak berkebutuhan khusus yang dilecehkan karena dianggap tidak punya harapan untuk bisa ”berprestasi” nyatanya mampu menunjukkan potensi dirinya.

”Kuncinya, anak-anak ini diidentifikasi kebutuhannya lalu ditangani sesuai kebutuhannya. Ketika mereka berada dalam lingkungan dengan anak-anak reguler, itu bisa memacu mereka untuk mau bersosialisasi. Anak-anak reguler juga belajar untuk memahami, menerima, dan membantu teman-teman mereka yang punya beragam kekhususan itu,” kata Dadang Bagoes Prihantono, koordinator sekolah inklusi di SDN Klampis Ngasem I-246 Surabaya.

Tetap konsisten

Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang baik buat anak-anak berkebutuhan khusus, nyatanya sekolah ini selama 20 tahun tetap bisa konsisten melayani setiap anak secara personal. Dengan pendidikan yang berfokus pada kondisi dan kebutuhan anak, perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dan belajar semakin baik sehingga mereka tidak kesulitan saat belajar bersama di kelas reguler.

Dadang menjelaskan, layanan bertahap yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu lahir dari pengalaman para guru saat melayani dan mengevaluasi setiap anak. Sekolah ini menyediakan 44 guru khusus yang siap melayani 133 anak berkebutuhan khusus.

Sukarlik mengatakan, para guru ini umumnya guru honorer dari pendidikan luar biasa. Mereka dimotivasi untuk punya hati yang tulus melayani anak didik di tengah keterbatasan gaji yang mereka peroleh.

Di sekolah ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang kondisinya masih berat untuk bersosialisasi dengan anak-anak reguler lainnya dimasukkan ke kelas khusus. Di sini satu guru melayani satu siswa atau satu guru dua siswa.

Jika dari hasil evaluasi menunjukkan anak sudah bisa bergabung dengan siswa lain, dia bisa dimasukkan ke kelas praklasikal. Di sini anak-anak berkebutuhan khusus dilayani dalam kelompok kecil sekitar 15 anak dengan 2-3 guru.

Lima bidang pelajaran

Anak-anak itu sudah belajar lima bidang pelajaran, yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Untuk pelajaran olahraga dan keterampilan, anak-anak itu digabungkan dengan kelas reguler.

Layanan lain yang diberikan adalah kelas remedi. Anak-anak yang memiliki gangguan belajar dibantu secara khusus oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajarnya sehingga tidak terhambat lagi saat belajar di kelas.

Selain itu, ada pendampingan. Anak berkebutuhan khusus yang sudah bisa bergabung di kelas reguler didampingi guru supaya dia tidak kesulitan beradaptasi. Yang terakhir, inklusi penuh di mana anak berkebutuhan khusus tadi siap dilepas di kelas tanpa pendampingan. Umumnya ini dijalani anak- anak yang menderita autis dan lambat belajar.

Menurut Sukarlik, sekolah inklusi itu bukan sekadar menghadirkan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Yang penting justru bagaimana anak-anak ini mendapat layanan khusus sesuai kebutuhannya.

Anak berbakat

Layanan anak berkebutuhan khusus juga dibutuhkan anak- anak cerdas istimewa yang memiliki IQ 130 ke atas. Anak-anak ini justru sering diidentifikasi sebagai bermasalah karena ketidaktahuan gurunya.

Kepala SD Adik Irma Jakarta, Loly Widiaty, mengatakan, potensi kecerdasan istimewa anak dilihat dari pendekatan Renzulli terdiri atas IQ di atas rata-rata, kreativitas, dan task commitment. ”Anak-anak ini sering menawarkan ide-ide unik dan tidak biasa sehingga sering dianggap aneh,” kata Loly.

Untuk melayani anak-anak cerdas ini tidak mesti dengan guru yang cerdas. Yang dibutuhkan justru guru kreatif yang mampu merangsang anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara bebas.

Di Sekolah Adik Irma, anak- anak cerdas istimewa belajar di kelas khusus. ”Namun untuk pelajaran lain, seperti seni dan olah raga, mereka digabung dengan anak-anak reguler lainnya,” kata Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Adik Irma, Amita M Haroen.

Dari penelitian yang dilakukan, diperkirakan terdapat sekitar 2,2 persen anak usia sekolah memiliki kualifikasi cerdas istimewa. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2006, ada 52.989.800 anak usia sekolah. Artinya, terdapat sekitar 1.059.796 anak cerdas/berbakat istimewa di Indonesia.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan, harus ada kelenturan dalam kurikulum pendidikan di negara ini untuk bisa melayani kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah jangan hanya mengejar kemampuan akademik dengan mengorbankan pengembangan karakter dan kreativitas setiap anak.

Ester Lince Napitupulu

Sumber : Kompas Cetak

Jumat, 27 Februari 2009

Minggu, 28 Januari 2007
Komitmen Depdiknas terhadap Pendidikan Khusus
Baru Sentuh 21 Persen ABK

Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia cukup banyak. Sayang, hal tersebut belum diikuti ketersediaan sekolah yang cukup dan tenaga pendidik yang memadai. Bagaimana program pemerintah untuk mengangkat derajat pendidikan para ABK itu?



Hingga kini, masih terlihat kesenjangan antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh pemerintah merupakan salah satu bukti. Selama ini, untuk memprediksi jumlah ABK di Indonesia, pemerintah menggunakan data dari hasil sensus nasional atau prevalensi dari standar lain. implikasinya, pemerintah tidak dapat menyusun program layanan yang benar-benar akurat sesuai dengan karakteristik kebutuhan ABK itu sendiri.



Berdasar hasil analisa BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depsos (Departemen Sosial) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sekitar 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penyandang cacat umur 5-18 tahun (masuk kategori usia sekolah) diprediksi 21,42 persen dari seluruh penyandang cacat, atau 317.016 anak.



Sementara itu, berdasar data dari Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa), ABK yang sudah mendapat layanan pendidikan sebanyak 66.610 anak. Rinciannya, TKLB 8.011 anak, SDLB 44.849 anak, SMPLB 9.395 anak dan SMALB sebesar 4.395 anak. Dengan fenomena itu, dapat disimpulkan baru 21 persen ABK di Indonesia yang telah memperoleh layanan pendidikan.



Kenyataan itu diperparah dengan minimnya tenaga pendidik yang hanya berjumlah 10.338 orang. Jumlah tersebut disinyalir jauh dari kebutuhan. Apalagi, mainset guru kita sudah telanjur terpola secara dikotomi antara guru regular dan guru khusus.



Menurut Budiyanto, tim pengembang SDN Inklusi Ngasem 1 Surabaya dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hak mendapat pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Itu sesuai UUD 1945 pasal 31 (1) dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).



Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan disik, emosional, mental, sosial dan memliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 12 jenis ABK. Yaitu, tunanetra (cacat penglihatan), tunarungu (cacat pendengaran), tuna grahita, tunadaksa (cacat tubuh), tunalaras (lambat belajar), tuna wicara (tidak dapat berbicara), tunaganda (korban penyalahgunaan narkoba), dan penyandang HIV/AIDS. Tuna Grahita dibagi menjadi tiga. Yaitu, tuna grahita ringan (anak yang memiliki IQ diantara 50-70), tuna gfrahita sedang (IQ: 25-50), dan tuna grahita berat (IQ dibawah 25).



Pada ayat 2 dijelaskan, pendidikan layanan khusus (PLK) merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang. "Termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.



Melihat fenomena yang cukup miris itu, Direktorat PSLB (pendidikan sekolah luar biasa) tahun ini berkonsentrasi mendandani pendidikan khusus (PK). Salah satu langkah yang diupayakan ialah menyediakan anggaran sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Nilai anggaran itu berkisar Rp 365 miliar. "Nilai itu belum termasuk anggaran yang diprogramkan dari APBD masing-masing daerah tingkat kabupaten dan kota," ujar drg Sjatmiko dari direktorat PSLB Depdiknas dalam seminar Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang diadakan Unesa, beberapa waktu lalu.



Persoalannya, kata Jatmiko, pada tataran realisasi, apakah semua daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan? "Sebab, di era otonomi seperti sekarang, masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri-sendiri," ujarnya.



Di samping itu, untuk menambah SDM pendidik, pemerintah mulai menggandeng perguruan tinggi di seluruh tanah air

Pendidikan Layanan Khusus

Last Updated ( Monday, 24 November 2008 )

Written by Harry, on 25-11-2008 00:00
Pendidikan Layanan KhususBetapa gembiranya anak-anak nelayan yang kurang beruntung itu di Kampung Baru Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakart Utara memperoleh akses pendidikan lewat program Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Data yang diperoleh dari ketua Yayasan Lentera Bangsa Syaifudin Zufri ada sebanyak 190 anak usia sekolah yang kebanyakan karena putus sekolah atau terhimpit ekonomi, bahkan ada pula yang tidak pernah sekolah. Dari 190 anak, katanya, 150 anak merupakan usia sekolah SD-SMP dan sisanya usia SMA. Jadi hanya 20 persen dari jumlah total anak-anak di Kampung Baru yang punya kesempatan sekolah. "Sekolah PLK ini gratis," kata Syaifuddin. Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah punya tekad kuat untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 2008 ini. Karena hal ini merupakan sikap dan komitmen politik sekaligus kepedulian bangsa. "Anak-anak usia dibawah 18 tahun yang belum sekolah atau putus sekolah dapat belajar lewat jalur PLK. Karena telah dijamin oleh undang-undang,". kata Direktur Pembinaan SLB Ekodjatmiko Sukarso saat meresemikan PLK Anak Nelayan di Muara Angke Jakarta Utara.

UU Sisdiknas 20/2003 pada Pasal 32 Ayat 1 tentang pendidikan khusus (PK) seperti untuk orang cacat, kemudian anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Pasal 32 Ayat 2 tentang PLK seperti anak-anak yang memerlukan pendidikan yang aksesnya tidak terjangkau seperti anak-anak di daerah terbelakang / terpencil / pedalaman / pulau-pulau, anak TKIM SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri) anak suku minoritas terpencil, pekerja anak, pelacur anak/traficfficking, lapas anak, anak jalanan, anak pemulung, anak pengungsi (gempa konflik), anak dari keluarga miskin absolut. "Kami sadar bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memikirkan makan apa untuk sekarang dan besok, sulitnya bukan main. Sehingga dengan adanya Pasal 32 UU Sisdiknas, maka anak-anak tersebut harus sekolah," katanya.

Diakuinya, bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi semua itu tanpa adanya dukungan masyarakat, LSM, pemerintah daerah dan pihak swasta. "Semoga peran LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan mendirikan Sekolah PLK Lentera Bangsa dapat merealisasikan niat baik pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak dan kelak dapat mendirikan mereka." katanya. Program Sekolah PLK nantinya menitikberatkan pada "kearifan lokal", yaitu membina dan mendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan konsentrasi 80 persen kecakapan hidup. Hal ini dimaksudkan agar keluar atau lulus dari Sekolah PLK mereka dapat hidup mandiri. Kearifan lokal itu menjadi kekayaan setiap daerah yang harus dikembangkan.

Sumber : media cetak Spirit
Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus

Last Updated ( Friday, 07 November 2008 )

Written by Harry, on 10-11-2008 00:00

Dukung Pendidikan Layanan KhususMasyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya. Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri. Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.

Sumber : www.kompas.com

Pendidikan Layanan Khusus

Kala Suara Anak Jalanan Teredam ‘Live Music’

Januari 1, 2009 · Tidak ada Komentar

Kompas.com Rabu, 31 Desember 2008 | 23:38 WIB

JAKARTA, RABU - Bagi kalangan kelas menengah ke atas, menikmati hiburan live music menjelang pergantian tahun merupakan hiburan yang menyenangkan. Namun bagi anak-anak jalanan yang biasa berprofesi sebagai pengamen, hingar bingar live music justru mengurangi pendapatan mereka hari ini.

Ketika ditemui di kawasan Tebet Utara Dalam, enam orang anak jalanan yang biasa beroperasi di sejumlah kafe yang memang berjejer di ruas jalan Tebet Utara Dalam sedang bercengkerama di trotoar di pertigaan ujung jalan ini. Hingar bingar live music dari Comic Cafe, Burger and Grill dan sejumlah kafe lainnya memaksa mereka harus diam.

“Nggak boleh ngamen. Dimarahin ama penjaganya,” ujar Harupin (9).

Teman-temannya, Doni (6), Iwan (10) dan Riswan (11) sibuk mencoba terompet tahun baru yang baru saja mereka peroleh dari penjual terompet di tempat itu dengan cuma-cuma.

Sementara itu, teman lainnya Oki (11) dan Doni (10) menyusul kemudian. Doni yang berumur 10 tahun mengaku sering mengamen di daerah ini dengan intensitas tak tentu. Sekali-kali bisa saja pindah ke daerah lain atau justru di kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Seharinya, sekitar Rp 10.000-20.000 bisa mereka kantongi. Jika ngamen bertiga, tentu saja uangnya harus dibagi tiga.

Menjelang 2009, tak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan harapan khusus yang mereka inginkan. Bahkan, Doni yang ayah ibunya tidak akur hingga pisah rumah hanya terdiam ketika ditanya mengenai rencananya di tahun depan.

“Apa ya? Nggak tau,” ujarnya lalu diam. Nggak ingin sekolah? “Oh iya, mau,” tandas Doni meralat jawabannya.

“Nggak mungkin,” seru Harupin yang memang agak usil.

Meski gelap malam menyamarkan senyum simpul Doni, senyumnya melanjutkan tekad yang baru saja diucapkannya. Asal saja, kesempatan pun segera diberikan kepada anak-anak tidak mampu seiring dengan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen oleh pemerintah.

Pendidikan Layanan Khusus untuk Daerah-daerah Bencana

Jakarta, Kompas - Model pendidikan di daerah pascabencana gempa bumi dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) hendaknya disertai kebijaksanaan dan perlakuan khusus, mengingat situasinya sangat tidak normal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Perlakuan serupa juga harus diberikan kepada daerah-daerah yang sebelumnya dilanda gempa bumi, seperti Alor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nabire di Papua.

Pendidikan layanan khusus bisa diwujudkan antara lain dengan membangun sekolah berasrama atau pesantren. Terhadap siswa dan mahasiswa yang kehilangan dokumen dalam melanjutkan pendidikan, seperti ijazah dan rapor, harus diberikan kemudahan administratif.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi tersebut secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana alam di NAD dan Sumut, serta Papua dan NTT.

Pada kesempatan itu, Mendiknas Bambang Sudibyo antara lain didampingi Sekjen Depdiknas Baedhowi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, dan Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin menegaskan, pendidikan layanan khusus di daerah bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi: pendidikan layanan khusus diberikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berkaitan dengan itu, Mendiknas telah menyiapkan langkah-langkah penanganan jangka pendek (1-6 bulan) dan jangka panjang (4-5 tahun). Penanganan jangka pendek bertujuan memulihkan kembali kelangsungan proses pembelajaran dalam situasi darurat. Tahapan ini mencakup pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar sekolah).

Pada jalur formal, Depdiknas sedang membangun sekolah tenda dengan kapasitas 40 orang per kelas. Setiap kelas ditangani tiga orang guru. Sekolah darurat didirikan di sekitar lokasi pengungsian sehingga kegiatan belajar-mengajar sudah bisa dimulai paling lambat 26 Januari 2005.

Guru bantu

Khusus untuk wilayah NAD, Depdiknas juga segera mengisi kekurangan tenaga guru yang meninggal akibat bencana. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi mengatakan, pada tahap awal, guru bantu yang ditugaskan di NAD tidak lain adalah para guru bantu yang baru saja dikontrak untuk daerah itu.

"Kebetulan, pada akhir 2004, di NAD telah dikontrak sekitar 3.000 guru bantu. Untuk sementara mereka itulah yang diterjunkan mengisi kekurangan guru di daerahnya," ujar Indra.

Ia menambahkan, jumlah yang dibutuhkan untuk bertugas di sekolah-sekolah darurat di sekitar kamp pengungsi sekitar 2.800 orang. Daripada gegabah mengontrak guru bantu baru, akan lebih efektif jika guru yang sudah telanjur dikontrak tadi difungsikan secara optimal.

Lagi pula, secara sosio-kultural, para guru bantu tersebut sudah paham situasi masyarakat Aceh. Peran ganda mereka sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat hidup para murid dan guru agar bisa melupakan trauma bencana.

"Jika nanti ternyata masih dibutuhkan tambahan guru bantu, tentu ada perekrutan guru bantu sesuai jumlah yang dibutuhkan," ujar Indra.

Jumlah yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah sekolah darurat maupun sekolah permanen yang didirikan pascabencana. Sekolah darurat maupun sekolah permanen yang dibangun itu mungkin hanya 70-80 persen jumlahnya dari sekolah yang rusak. Sebab, dua-tiga sekolah yang kekurangan murid dapat digabung jadi satu.

Pada jalur nonformal, Depdiknas dan para relawan dalam situasi darurat belakangan ini memberikan layanan pendidikan untuk membangkitkan semangat hidup para korban di kamp-kamp pengungsi. Layanan yang dimaksud berupa program pendidikan anak usia dini bagi usia 0-6 tahun, taman bacaan masyarakat bagi anak usia 7-18 tahun, serta kecakapan hidup bagi usia 18 tahun ke atas.

Kepada pers seusai rapat, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan di daerah bencana akan tetap dilakukan. Karena situasinya tidak normal, waktu ujian akhir dan standar soalnya tentu dirancang khusus.

Meski begitu, Mendiknas mengisyaratkan akan tetap menerapkan standar angka kelulusan secara nasional. "Ibarat net untuk main voli, standar kelulusan itu harus tetap distandarkan. Kalau netnya kerendahan, semua orang nanti bisa men-smash," katanya.

Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya gempa dan tsunami, Komisi X meminta Depdiknas memperkaya muatan kurikulum SD hingga perguruan tinggi mengenai langkah antisipasi.

Berkait dengan penggunaan anggaran untuk pemulihan kegiatan pendidikan, Komisi X menekankan prinsip kehati- hatian. Depdiknas diminta melaporkan secara rinci jumlah dan asal bantuan serta rencana alokasinya. Paling lambat Februari 2005, Depdiknas diminta mengajukan rencana menyeluruh dari rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah bencana. (NAR/INE).