Tampilkan postingan dengan label 6.0 pendidikan informal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 6.0 pendidikan informal. Tampilkan semua postingan

Rabu, 22 April 2009

TP.PKK Gelar Workshop Management KF dan Penyusunan Tematik

PROBOLINGGO - Sebagai persiapan bagi tutor Keaksaraan Fungsional (KF) yang dibina oleh TP. PKK Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan Sukma I, TP. PKK Kabupaten Probolinggo Selasa (16/12) lalu menggelar workshop management KF dan penyusunan tematik bagi tutor KF se Kabupaten Probolinggo di Pendopo Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini terselenggara karena dilatarbelakangi bahwa pendidikan itu tidak hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal saja melainkan juga melalui Keaksaraan Fungsional (KF).
Ketua Pokja II TP. PKK Kabupaten Probolinggo Rachmi Iskandar mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Ketua TP. Kecamatan dan peserta tutor. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah percepatan pemberantasan buta aksara, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, pemberdayaan warga belajar KF dalam bentuk kegiatan positif dan bermanfaat dan untuk memberikan pengetahuan kepada penyandang buta aksara.
"Kegiatan ini bertujuan sebagai motivasi warga belajar untuk maju, pemberian buta aksara untuk bisa menguasai ketrampilan dasar dan baca tulis berhitung, dan untuk meningkatkan sumber daya manusia," ujar Rachmi Iskandar.Menurut Rachmi Iskandar, ada dua materi yang akan diberikan yaitu workshop management KF dan penyusunan tematik. Sementara nara sumber yang akan memberikan materi diantaranya Rachmi Iskandar dari TP. PKK Kabupaten Probolinggo, Roy Iskandar dan Hasyin dari Dinas Pendidikan dan Amrullah dari Tim Forum Komunikasi Tutor Pendidikan Keaksaraan (FKTPK).
"Saya berharap penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Probolinggo semakin bagus sesuai dengan tujuannya," harap Rachmi Iskandar.
Sementara Ny. Tantri Hasan Aminuddin sesaat sebelum membuka kegiatan ini mengatakan penyelenggaraan pendidikan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dimulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sampai perguruan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi PAUD, Paket A, Paket B, Paket C dan kursus-kursus. Sementara pendidikan informal merupakan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan basic pengenalan moral spiritual dan sikap kehidupan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat.
"Bagi masyarakat yang dalam posisi kurang beruntung dalam keadaan buta huruf, masih bisa tercaver dalam program keaksaraan fungsional dengan spesifikasi pembelajaran calistung dalam konsep pembelajaran tematik," ujar Ny. Tantri Hasan Aminuddin.
Lebih lanjut Ny. Tantri Hasan Aminuddin menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM tutor atau tenaga pendidik merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan program. Penyelenggaraan program KF merupakan pekerjaan yang luar biasa beratnya. Apalagi jika melihat situasi dan kondisi peserta didik atau warga belajar yang nota bene berasal dari kelompok masyarakat kurang beruntung dan ada kecenderungan miskin dan status sosial rendah, sekaligus sudah berumur lanjut yang punya beban ekonomi keluarga.
"Saya berharap, ibu-ibu tutor supaya pandai-pandai mengantisipasi semuanya. Supaya tidak membebani mereka dan mengganggu mereka dalam mencari nafkah," lanjut Ny. Tantri.
Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan ada out put berupa tersusunnya materi tematik bagi penyelenggaraan pendidikan KF. Sebab penyusunan tematik ini mengandung pengertian bahwa program pengajaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil warga belajar dan berdimensi situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.
"Dari sinilah tutor mengajarkan calistung sekaligus mengajarkan ketrampilan, dan akhirnya diharapkan ada praktek bersama. Proses ini akhirnya merupakan peluang bagi warga belajar untuk menjadi peluang usaha," imbuh Ny. Tantri.(wan)

Kerja Keras Vs Kerja Cerdas - 2

Jika diamati, sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di Indonesia tampaknya cenderung membuat pelajar menjadi pasif, atau kurang memotivasi untuk memunculkan kreatifitas. Salah satu alasan mengapa kebanyakan sistem pendidikan di Indonesia (justru) membuat siswa-siswi menjadi pasif adalah karena adanya orang-orang atau sistem tertentu yang memang ingin memastikan bahwa siswa-siswi mereka selalu berada ‘di dalam kontrol’, sehingga ketika ada siswa/i yang memiliki kreatifitas di atas rata-rata justru akan dianggap sebagai murid yang ‘kurang ajar’ atau ‘memberontak.’ Akibatnya, mereka mulai memberikan ‘hukuman’ atau tekanan-tekanan tertentu yang mengharuskan murid menurut tanpa memikirkan lebih lanjut apa yang diperintahkan oleh sang guru.
Hasilnya, murid-murid yang ada tidak memiliki daya saing dan kreatifitas mereka tidak berkembang. Itu sebabnya, sekarang ini banyak orangtua yang memasukkan anak-anak mereka ke sekolah internasional atau bahkan menyekolahkan anak mereka dengan sistem homeschooling, karena dalam homeschooling orangtua memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan arahan dan mendidik anak-anak, sehingga potensi yang ada bisa terus di-explore dan dikembangkan sejak dini.Banyak/sedikitnya jumlah siswa dalam satu kelas adalah salah satu alasan mengapa murid yang ada mengalami kesulitan untuk berkembang secara maksimal. Semakin banyak siswa yang ditangani oleh seorang guru, secara otomatis perhatian guru tersebut akan semakin terpecah. Sebaliknya, semakin sedikit siswa yang ditangani, setiap siswa yang ada bisa diperhatikan satu per satu. Dengan demikian, sang guru juga tidak akan kewalahan dengan banyaknya siswa yang harus diperhatikan.Sistem Pendidikan yang KompleksSistem pendidikan adalah hal yang sangat kompleks – ada banyak faktor yang menjadi penyebab dan alasan, sehingga kita tidak bisa hanya menunjuk satu faktor dan satu solusi saja. Akan tetapi, selama ada niat baik dari orang-orang yang bertugas untuk membuat kurikulum, maka masalah-masalah yang ada tetap akan bisa ditemukan jalan keluarnya. Dari tahun ke tahun, sistem pendidikan di Indonesia hampir selalu mengalami perubahan kurikulum. Mungkin pada awalnya perubahan kurikulum ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa, namun karena adanya orang-orang tertentu yang memanipulasi hal tersebut untuk menarik keuntungan pribadi (salah satunya bertujuan agar siswa membeli buku pelajaran baru setiap tahun ajaran), maka sistem pendidikan itu sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan.Bicara tentang sistem pendidikan, terlebih dahulu kita harus bicara tentang orang yang menggerakkan sistem itu sendiri. Hal ini kembali berpulang pada para guru dan staf pengajar yang ada. Menurut hemat saya, sistem pendidikan yang baik adalah ketika guru dapat mengenali dan memunculkan setiap potensi yang ada dalam diri siswanya. Sebagai contoh, ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak menetapkan target khusus seperti kebanyakan sekolah pada umumnya dalam proses belajar mengajar. Mereka hanya menetapkan tema tertentu dan membiarkan murid-murid menggali pemahaman mereka sendiri. Dengan demikian, siswa yang rajin dan kreatif secara otomatis akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak dari siswa yang lain. Selanjutnya, siswa-siswi yang melakukan penggalian informasi ini diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas dan dari situlah guru memberikan penilaian. Selain itu, guru juga memberikan arahan dan tuntunan, khususnya bagi siswa yang prestasi akademisnya masih kurang. Dengan demikian, siswa bukan hanya diajar berdasarkan kurikulum belaka, namun juga dipupuk dan dilatih untuk memberikan presentasi, berkreasi, mengamati, menganalisa, dan menggali informasi.
Hal ini sangat berbeda dengan sistem sekolah konservatif yang selama ini dianut, yaitu berdasarkan buku teks belaka sehingga tanpa sadar ‘memasung’ kreatifitas siswa yang bersangkutan. Akan tetapi, di sisi lain, sistem baru yang mulai diterapkan oleh sekolah-sekolah ‘plus’ ini memiliki konsekuensi, yaitu dibutuhkan guru yang lebih banyak sehingga satu guru tidak menangani terlalu banyak murid. Inilah yang menjadi masalah di beberapa sekolah, yaitu kurangnya tenaga pengajar baik dalam jumlah maupun kualitas, sementara sekolah menerima siswa dalam kapasitas semaksimal mungkin. Dari sini kita semakin bisa melihat, betapa kompleksnya permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan kita.Perbaikan Kualitas SDM Melalui Pendidikan InformalPendidikan informal dapat menolong untuk memperbaiki kualitas SDM yang kita miliki. Itu sebabnya, sebagai orangtua, kita perlu mengamati anak-anak kita saat ini, seberapa jauh kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan apa yang ada dalam benak mereka kepada kita maupun kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan apakah anak tersebut mampu melakukan pengamatan dengan baik atau berpikir secara logis. Seringkali, prestasi atau nilai yang bagus yang mereka peroleh di sekolah belum tentu menunjang performa mereka di luar. Sebagai contoh: anak kita memiliki nilai yang sangat bagus dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolah, namun pada kenyataannya, ia mengalami kesulitan untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa si anak membutuhkan pendidikan informal tambahan, karena akan sangat disayangkan jika ia hanya memiliki nilai bagus dalam pelajaran di kelas namun tidak pada prakteknya. Jadi, ada baiknya kita mencari alternatif pendidikan informal yang mungkin dibutuhkan oleh anak kita.Kecerdasan Spiritual dan EmosionalOrang yang bekerja dengan mengandalkan otot seringkali memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah daripada orang yang bekerja dengan otaknya. Sebenarnya, masing-masing orang memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Memang, orang-orang yang lebih banyak mengandalkan otaknya memiliki tingkat stres yang lebih tinggi karena ada begitu banyak hal yang harus ia amati dan pikirkan dalam waktu yang sama. Satu-satunya cara untuk menanggulangi tingkat stres dalam diri seseorang adalah dengan cara mengembangkan kecerdasan spiritual, sehingga ia bisa terus menjalani kehidupan sehari-hari tanpa mengalami stres. Ini juga yang menyebabkan semakin banyak orang yang tertarik untuk mengikuti yoga, meditasi, dsb., karena mereka meyakini bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu dapat menolong mereka menghilangkan stres dan memberi ketenangan. Akan tetapi, sebetulnya itu hanyalah solusi yang bersifat sementara, karena tetap berpusatkan pada kemampuan yang kita miliki secara pribadi. Untuk mengasah kecerdasan spiritual yang kita miliki, kita hanya perlu belajar meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasah kecerdasan spiritual kita, semakin berkurang tingkat stres kita.Pada prinsipnya, intelegensi emosional adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dan berempati dengan orang-orang lain. Seorang pemimpin yang selalu berusaha untuk memahami kondisi dan keberadaan karyawannya menunjukkan bahwa ia pemimpin yang memiliki intelegensi emosional yang cukup tinggi. Demikian pula seorang bawahan/karyawan yang berusaha untuk memahami kondisi dan keberadaan pemimpinnya adalah karyawan yang memiliki intelegensi emosional yang cukup bagus. Untuk mengasah intelegensi emosional, kita hanya perlu belajar untuk memposisikan diri dalam keberadaan orang lain, melihat dan berpikir dari sudut pandang orang lain. Hasilnya, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk bisa beradaptasi dan berempati dengan orang-orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki intelegensi emosional yang baik akan dicintai dan dihargai oleh karyawannya, demikian pula seorang karyawan yang memiliki emosional yang baik akan disukai oleh rekan-rekannya dan pemimpinnya.Intelegensi emosional memiliki kaitan dengan karakter seseorang. Meski begitu, kecerdasan emosional bisa dilatih dan diasah, sehingga kalaupun karakter kita tampak bertolak belakang (misalnya berangasan), kita tetap bisa memunculkan dan membentuk kecerdasan emosional itu dalam diri kita, sehingga karakter kita turut mengalami perubahan. Tapi jangan lupa bahwa intelegensi emosional juga harus didukung oleh intelegensi visual, intelegensi logis, dan intelegensi-intelegensi lainnya, atau dengan kata lain harus ada keseimbangan di antara ketujuh intelegensi tersebut. Tanpa keseimbangan, orang yang memiliki intelegensi emosional yang tinggi dapat dengan mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh orang lain.Orang yang kurang mampu bergaul atau berinteraksi satu sama lain sebetulnya menunjukkan bahwa intelegensi emosional yang ia miliki perlu dikembangkan. Semakin intelegensi emosional kita terasah, semakin kita memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang yang baru kita temui untuk pertama kalinya.Sebenarnya, dengan mengasah satu intelegensi, secara otomatis intelegensi-intelegensi lain yang kita miliki akan turut terasah. Sebagai contoh: kita ingin mengasah intelegensi verbal yang kita miliki. Untuk dapat menyampaikan sesuatu, kita perlu mengadakan penelitian atau penggalian atas sebuah topik. Untuk memperoleh hasil yang baik, kita pasti membutuhkan intelegensi visual dan intelegensi logis yang baik pula. Semakin daya analisa kita terasah, bobot dari apa yang kita sampaikan juga semakin teruji. Selanjutnya, dengan mengasah intelegensi kreatif yang kita miliki, ada berbagai macam variasi yang bisa kita pakai dalam menyampaikan topik pembicaraan. Semakin intelegensi kita terasah, kemampuan kita dalam mengerjakan sesuatu juga bertumbuh dengan luar biasa. Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah mendisiplin diri sendiri – apa yang memang harus kita kerjakan, kerjakanlah secara tuntas dan maksimal, jangan menunda-nunda.Menurut pendapat sebagian orang, multi-tasking (mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada waktu yang sama) tidak cukup efektif karena hal itu menyebabkan konsentrasi menjadi terpecah. Sebenarnya hal itu tergantung dari kapasitas orang yang bersangkutan. Ada orang-orang tertentu yang dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus di waktu yang sama dan tetap memberikan hasil yang maksimal, karena mereka memang memiliki kapasitas yang cukup bagus. Sebaliknya, ada orang-orang yang meski hanya melakukan satu pekerjaan, tetap tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Jika selama ini pemimpin kita sering memberikan beberapa pekerjaan sekaligus untuk diselesaikan, sebetulnya itu adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan kapasitas kita, dan bukan menjadikan ketidakmampuan kita sebagai alasan untuk tetap tinggal di zona nyaman. Ingat, kita tinggal di kota di mana level persaingan yang ada sangat tinggi. Tanpa terus meng-upgrade diri, kemampuan bersaing kita akan semakin mengecil dan kita semakin tersingkir dari zona kesuksesan yang ingin dimasuki.Bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk kembali ke pendidikan formal ataupun informal, tetap ada cara-cara lain untuk mengasah intelegensi, yaitu dengan membaca. Membaca adalah salah satu solusi terbaik bagi mereka yang ingin mengasah intelegensi. Saat ini ada begitu banyak buku yang secara spesifik dapat menolong kita mengasah dan meningkatkan intelegensi-intelegensi tertentu dalam diri kita. Ada langkah-langkah sistematis maupun strategis yang bisa kita aplikasikan dari buku-buku tersebut. Karenanya, saya mendorong Anda untuk banyak membaca, karena ada banyak keuntungan yang akan Anda nikmati dari membaca.Jangan pernah menutup diri bagi sebuah perubahan dan jangan pernah membatasi diri untuk mempelajari hal-hal baru. Ketika kita mau mempelajari hal-hal yang baru dan terus mengalami perubahan, artinya kita sedang terus mendekati titik keberhasilan yang kita impi-impikan.

Bisnis Pendidikan Informal Yang Membidik Ibu-ibu

femaleradio.com-10/11] Tidak perlu jadi desainer interior dulu untuk bisa menata rumah sendiri. Cukup kursus home decoration 3 bulan, rumah Anda akan tertata apik seperti yang sering terlihat di majalah interior. Problem menata rumah yang sering dihadapi para ibu, rupanya menjadi inspirasi 3 orang ibu, Sari, Yanti dan Ria untuk membuka kursus home decoration yang berada di kawasan Wijaya Graha Puri, Jakarta Selatan, 2 tahun yang lalu. Pendidikan informal home decoration ini mereka bernaung dalam sebuah lembaga yang mereka namakan Spectra School of Art & Design. Lembaga pendidikan ini merupakan sebuah pengembangan dari perusahaan konsultasi sumber daya manusia dan administrasi yang telah mereka punya sejak tahun 1995. "Berhubung di kantor kami masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan, maka saya pikir untuk mendirikan sekolah informal, semacam kursus-kursus singkat yang sesuai core bisnis Spectra," ungkap Sari. Dengan keyakinan segala sesuatu bisa dipelajari, aba bakat atau tanpa bakat, maka Sari memantapkan diri membuka kursus home decoration. "Memang sih sudah banyak buku dan program TV yang mengulas home decoration, tapi kan beda dengan di kelas, di situ kita bisa bertanya langsung pada pengajarnya," ujar Sari. Di kelas tersebut, para peserta kursus belajar memadumadankan warna dan furniture dengan asistensi pengajarnya yang seluruhnya berjumlah 4 orang. "Misalnya bagaimana memadukan interior dari jaman Louis XV dengan memadukan gambar-gambar furniture dari jaman tersebut," jelas Yanti, pengajar yang berlatar pendidikan desain dari IKJ. Tak perlu takut tidak punya latar belakang desain ataupun tak bisa menggambar, karena kebanyakan peserta kursus buta sama sekali mengenai home decoration. "Bahkan ada yang sedang bangun rumah, sekalian kursus dan konsultasi," ujar Yanti lagi. Untuk kursus home decoration ini, biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp 1.250.000 selama 3 bulan (seminggu dua kali). Walau biaya dikenakan relatif cukup murah, namun pada awalnya Spectra punya kesulitan dalam mencari peserta kursus. Kelas pertama mereka, pada waktu baru dibuka, hanya berjumlah 3 orang saja. Namun, setelah memasuki angkatan, jumlahnya berkembang menjadi 10 orang. Salah satu kendalanya, menurut Ria, adalah para ibu biasa cukup merasa puas dengan menata rumah hanya dengan melihat buku dan majalah. "Mereka bukannya menggali lebih dalam lagi," ujar Ria. Selain membuka kelas home decoration, Spectra juga menyediakan kelas fotografi dan melukis. Untuk kelas yang terakhir ini, lumayan cukup banyak peminatnya. Bahkan, sekitar 38 orang lulusan Spectra pada tahun lalu berhasil diterima di universitas negeri. Sedangkan untuk kelas fotografi, sama seperti kelas home decoration biaya yang dikenakan pun tidak mahal. Untuk kelas fotografi basic, biayanya adalah Rp 1 juta untuk 9 kali pertemuan, sudah termasuk 1 kelas pameran foto. "Untuk mengikuti kelas ini tidak perlu punya kamera canggih kok, dengan kamera saku pun tidak apa-apa," ujar Sari. Konon, yang mengikuti kursus fotografi ini bukan hanya anak muda, tapi para ibu yang ingin mendalami fotografi. Berani mencoba ?

Home Schooling

Homeschool, atau sekolah rumah, adalah sebuah aktivitas untuk menyekolahkan anak di rumah secara penuh. Paham ini mungkin terlihat sedikit nyeleneh karena sementara semua orang menyekolahkan anaknya di sekolah umum, kok ada ya orang yang menyekolahkan anaknya di rumah. Bukankah itu sama saja dengan tidak sekolah. Pemikirin seperti ini terjadi karena ada sebuah proses ahistoris (terpotong dari sejarah) yang melupakan bahwa dulu sekolah memang di mulai dari rumah. Baru kemudian setelah guru menjadi sebuah profesi tertentu sekolah mulai berpindah ke sebuah gedung yang dinamai sekolah.Sekarang, homeschooling mengalami comeback terutama di Amerika Serikat. Perubahan ini terjadi karena dunia pendidikan juga mengalami perubahan dalam abad terakhir ini, yaitu semakin sentralnya lembaga pendidikan di tangan negara. Homeschool adalah sebuah reaksi atas perubahan itu.Bila dikategorikan, alasan-alasan untuk melakukan homeschool bisa dituliskan seperti ini:1. Sekolah tidak mengajarkan iman yang benar kepada anak saya. Terus terang ini sering menjadi alasan utama orang tua untuk men-sekolahrumah-kan anaknya. Paling tidak 80% penggiat homeschool di Amerika adalah golongan ini. Mereka ada penganut Kristen Evangelis dan Fundamentalis yang tidak ingin anaknya diajarkan sains yang bertentangan dengan kitab suci.2. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah bobrok. Banyak bullying di sekolah. Guru-guru juga tidak bisa mendidik dengan baik, malah membuat anak stress. Belum lagi kalau sekolahnya suka tawuran dan rawan kriminalitas. Untuk kasus Indonesia, kemungkinan besar mereka menyekolahkan anaknya karena alasan ini, karena kecewa dengan lembaga pendidikan di sini.3. Tidak setuju dengan filosofi pendidikan yang diterapkan di sekolah. Sekitar 10% penggiat homeschooling di Amerika memiliki pandangan ini. Mereka memilih untuk menyekolahkan anaknya di rumah saja, dengan pendekatan pendidikan yang mereka sukai.4. Orang tua ingin mengambil tanggung jawab penuh atas pendidikan anaknya. Alasan ini sebenarnya bisa saja merupakan penjelasan lain dari ketiga alasan di atas.Ada beberapa keberatan akan sekolah di rumah yang biasa dikemukakan orang:1. Orang tua bukan guru profesional, bagaimana bisa mereka mendidik anaknya.2. Anak-anak nantinya tidak bisa bersosialisasi karena tidak bergaul dengan anak-anak sebayanya di sekolah.3. Tidak tahu harus memakai kurikulum apa.4. Biaya untuk membeli buku menjadi lebih besar karena tidak bisa meminjam buku dari sekolah.Saya mencoba untuk menjernihkan keempat keberatan di atas.Pertama, semua orang yang lebih tua sebenarnya adalah guru bagi yang lebih muda. Tidak ada orang yang tidak bisa mengajar. Semua orang yang bisa membaca bisa mengajar orang lain membaca. Begitu pula dengan berhitung dan lain-lain. Tetapi bagaimana dengan ilmu-ilmu yang sulit seperti fisika dan kimia? Di sinilah terletak kesalahpahamannya. Homeschooling bukan berarti orang tua mengajar anak, melainkan orang tua belajar bersama anak. Jadi tidak ada keharusan bahwa orang tua harus menguasai materi pelajaran. Kalau ada kesulitan dalam menguasai materi, bantuan bisa dicari kemudian.Kedua, sekolah di rumah tidak berarti sang anak harus dikurung di rumah. Anak tetap bisa bebas bermain dengan tetangga, atau malah disekolahkan di sekolah non-formal yang lain seperti sekolah musik atau sekolah olahraga.Ketiga, sekarang, dengan kemudahan teknologi informasi, akses akan kurikulum dapat diperoleh dengan mudah. Kelompok-kelompok orang tua yang menjalankan homeschooling juga sudah mulai bermunculan.Keempat, biaya untuk homeschooling malah bisa lebih rendah, karena tidak harus keluar biaya gedung, seragam, uang transpor dan jajan. Memang belanja buku di awal akan terlihat besar, namun bila dibagi pertahun akan jauh lebih murah dari biaya sekolah total.Yang patut diperhatikan adalah homeschooling menuntut tanggung jawab yang besar dari orang tua akan perkembangan anaknya. Ini adalah komitmen yang tidak mudah, apalagi untuk orang kota. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menjalankan homeschool saya bisa memberikan beberapa saran ini:1. Yakinkah Anda, bahwa Anda akan memprioritaskan waktu dan tenaga Anda untuk pendidikan anak Anda?2. Carilah informasi sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan. Kalau bisa malah ngobrol dengan orang yang sudah menjalankannya.3. Cek di Dinas Pendidikan daerah Anda apakah anak Anda bisa mendapatkan ijasah formal atau persamaan dan bagaimana caranya, sebab ini berkaitan dengan kelanjutan studi anak Anda di jenjang yang lebih tinggi.4. Jangan memaksa anak untuk homeschool, berikan pengertian kepada dia. Jika ia lebih suka sekolah formal, biarkan saja. Kecuali bila anak sudah lebih besar, Anda bisa lebih memberikan pertimbangan lebih banyak kepada anak Anda, karena ia sudah bisa diajak berdialog dan berdebat bila perlu.

Pendidikan Luar Sekolah Belum Banyak Diakui

Jakarta, Kompas - Pengakuan masyarakat terhadap pendidikan luar sekolah (PLS), masih belum sama. Bahkan, di kalangan pendidikan sendiri masih banyak yang tidak menganggap pendidikan luar sekolah sebagai kegiatan pendidikan yang turut mencerdaskan anak bangsa.
“Pengakuan terhadap PLS masih parsial. Meskipun di beberapa daerah banyak yang sudah mengakui lulusan PLS, namun tidak sedikit yang masih tak acuh,” ujar Direktur Pendidikan Masyarakat Ekodjatmiko Sukarso di Jakarta, Selasa (17/6). Kepada Ekodjatmiko dimintakan tanggapan tentang ditolaknya lulusan program paket C (setara SLTA) dari Serang oleh panitia Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Jakarta untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi
Menurut Ekodjatmiko, penolakan ini di satu sisi sebagai bukti bahwa jajaran pendidikan sendiri belum memberikan pengakuan, tetapi di sisi lain menjadi pemicu semangat untuk membuktikan diri bahwa lulusan PLS juga bermutu. Dari segi mutu soal ujian, peserta paket A (setara SD), B (setara SLTP), dan C sudah mempergunakan soal dari Pusat Pengujian Depdiknas seperti dilakukan bidang persekolahan.
“Selain persoalan klasik, yang sering dipertanyakan orang adalah tentang proses pendidikan yang dilakukan di PLS. Adapun mutu soal ujian sudah sama dengan persekolahan,” ujarnya.
Menurut Ekodjatmiko, di PLS sudah lama menerapkan konsep belum lulus bagi warga belajarnya. Sebuah prinsip yang mirip dengan ketentuan lulus yang diterapkan di persekolahan saat ini. “Bagi kami di jajaran PLS, warga belajar yang belum lulus harus mengikuti proses belajar lagi agar ikut tes berikutnya hingga bisa dinyatakan lulus. Jadi tidak ada permainan nilai,” ujarnya.
Ekodjatmiko menilai, jajaran pendidikan mendatang harus lebih siap lagi mengakui model pembelajaran yang berbeda dengan model persekolahan. Apalagi UU Sisdiknas yang disahkan 11 Juni lalu tidak hanya mengakui pendidikan nonformal seperti yang dilakukan PLS, tetapi juga pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri.
“Pengakuan ini ada pada Pasal 27 Ayat (1). Jadi masyarakat yang tidak puas dengan model persekolahan yang ada bisa melakukan pendidikan mandiri. Jika peserta didik itu lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, mereka akan mendapat pengakuan yang sama dengan pendidikan formal dan nonformal,” ujarnya. (MAM

Senin, 30 Maret 2009

HOMESCHOOLING : Sekolah Anak Indonesia Masa Depan

Wah..home schooling., udah pada tahu gak? Home schooling atau yang di-Indonesiakan menjadi Sekolah Rumah, merupakan salah satu terobosan baru di pendidikan .
Home schooling menimbulkan banyak kontroversi, entah itu negative yang lebih dominan atau sisi positifnya. Untuk mengetahui lebih detail tentang home schooling, mari kita telaah secara mendalam tentang ini,
Home schooling merupakan salah satu solusi bagi orang tua yang mungkin ingin mengontrol sisi belajar sang anak setiap waktu ataupun mereka ingin waktu belajar si anak lebih fleksibel dan tepat.
Home schooling telah banyak dikembangkan di beberapa negara. Dalam pengembangannya di Indonesia memang tidak bisa lepas dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), karena dasar hukum Home schooling adalah UU No. 20 tahun 2003 (Sisdiknas) Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Serta Pasal 27 Sisdiknas tentang pendidikan Informal: ” (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Di Indonesia memang tidak banyak peserta yang ikut home schooling, menurut Kak Seto terdapat 600 peserta homeschooling, 500 diantaranya mengikuti homeschooling majemuk dan komunitas, 100 lainnya mengikuti home schooling tunggal. Ada berapa jenis sih home schooling? Ada 3 jenis Home schooling yaitu:
· Home schooling tunggal, di mana kegiatan pendidikan dilakukan oleh ortu dalam 1 keluarga tanpa join dengan keluarga yang lainnya.
· Home schooling Majemuk: dilaksanakan 2 keluarga atau lebih untuk kegiatan kertentu, sedang kegiatan pokok tetep dilaksanakan oleh ortu di rumah masing2.
· Home schooling Komunitas: terdiri dari gabungan dari home schooling majemuk. Dalam jenis ketiga ini beberapa perwakilan keluarga berembuk untuk menyusun dan menentukan silaus, RPP, bahan ajar, sarana2 srta jadwal pembelajaran.
Apakah home schooling diakui pemerintah? Ya, pemerintah mengakui terhadap keberadaan homeschooling. Namun pihak yang melaksanakan home schoolinglah yang harus proaktif melapor ke diknas setempat agar nantinya dicatat, diakui dan bisa mendapat ijazah dengan mengikuti ujian kesetaraan. Untuk ijazah SD adalah paket A, SMP adalah paket B dan SMA adalah paket C. Sedangkan sistem akreditasinya menggunakan ujian persamaan yaitu UNAS kesetaraan.
Anda tau BOS? Alias Bantuan Operasional Sekolah? Siswa home schooling juga dapat ’BOS’, namanya bukan BOS tapi BOP (P=pendidikan). Untuk paket A sebesar 230 ribu plus modul senilai 74 ribu per siswa. Paket B dapat 260 ribu plus 80 ribu per siswa, sedang paket C (setara (SMA) mendapat 285 ditambah 84 ribu.
Apa sih manfaat home schooling dibanding sekolah formal? Ada beberapa manfaat diantaranya:
1) Anak2 menjadi subjek bukan objek.
2) Materi pelajarannya sangat luas tidak hanya spt kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
3) Peran ortu menjadi sangat penting dan harus dominant
4) Fleksibel dalam penyelenggaraan pembelajaran
5) Penerapan Contextual teaching and learning adalah model yang ampuh untuk home schooling, dsb.
Memang bagi keluarga yang supersibuk konsep home schooling sangat tidak tepat, namun bagi keluarga yang punya waktu luang, ataupun keluarga yang mampu megintegrasikan antara beberapa aktivitas seperti pekerjaan mereka maka home schooling adalah alternative yang tidak bisa disepelehkan. Anda tau siapa sih role model dari home schooling? Sebut saja beberapa pahlawan nasional kita seperti KH. Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, dan Buya Hamka. Mereka adalah didikan dari keluarga home schooling yang tidak diragukan lagi kualitasnya baik di dalam maupun luar negeri.
Namun ada beberapa orang yang menggunakan konsep secara terintegrasi; penerapan home schooling part time/after school. Jadi mereka masih disekolahkan di sekolah formal namun sepulang sekolah ditreatment dengan home schooling. Jadi home schooling di sini merupakan sarana untuk melengkapi apa2 yang tidak ada di sekolah. Memang dalam implementasi riilnya terdapat kekurangan-kelebihan antara keduanya.
Jadi sisi negative maupun positifnya akan selalu ada, tetapi pada intinya, bagaimana sikap kita sendiri dalam menyikapi home scholling-lah yang akan m

Pendidikan Tanpa Pemerintah

Kalau kita pembaca seolah “pemerintah” memang harus menjadi “Kambing Hitam” terhadap realitas pendidikan Indonesia yang terjadi selama ini. Apalagi menyangkut masalah biaya dan anggaran pendidikan yang begitu minim. Harus diakui memang, bahwa penyelenggaraan pendidikan memang memerlukan biaya. Tidak ada bedanya antara pendidikan yang bermutu atau tidak. Bahkan, biaya penyelenggaraan pendidikan yang tidak bermutu justru akan lebih mahal ketimbang pendidikan yang bermutu, dikarenakan banyaknya kegiatan yang harus diurus. Oleh sebab itu, sehingga banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati pendidikan lantaran biaya pendidikan (sekolah) yang begitu mahal.
Menanggapi tulisan Saudara Mustatho’, Kandidat Magister Pendidikan Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya: “Mengurai Benang Kusut Pendidikan di Indonesia” (Duta Masyarakat, kamis 12 Juli 2007) menarik untuk dibaca kembali. Selama ini sekolah tak ubahnya pasar, dimana ada uang disitu ada barang, sekolah hanyalah bagaikan mesin-mesin pencetak ijazah. Padahal tujuan pendidikan sendiri merupakan intrumen seseorang untuk melakukan mobilisasi sosial, mengangkat harkat dan martabat, dan memanusiakan manusia. Tetapi tujuan tersebut jauh dari harapan juga, padahal sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 (1) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”, secara otomatis pendidikan bisa dinikmati oleh orang miskin.
Masing-masing dari kita mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan diri dari sistem sekolah karena hanya kitalah yang sanggup melaksanakannya. Sekolah jauh lebih memperbudak orang dengan cara yang sistematis (Ivan Illich).
Di akhir 1970-an, Ivan Illich mengejutkan masyarakat, praktisi, dan pemerhati pendidikan dengan gagasan kontroversial tentang deschooling society (masyarakat tanpa sekolah). Illich meramalkan bahwa jika pengetahuan dan tingkat kedewasaan masyarakat sudah berkembang dengan wajar maka institusi-institusi pendidikan formal tidak lagi diperlukan. Masyarakat akan mampu menjalankan fungsi pendidikan lewat elemen sosial dan budaya yang luas, tanpa harus terikat kelembagaan seperti sekolah. Artinya, dalam masyarakat ini, sekolah tidak lagi dibutuhkan. Gagasan ini, sampai sekarang, memang belum terbukti dalam kehidupan kongkrit. Akan tetapi, jika saja kita melihatnya sebagai parodi maka betapa tepatnya Illich dalam menilai dan mendeskripsikan eksistensi lembaga pendidikan.
Tetapi masyarakat Indonesia kurang merespon terhadap ide cemerlang Ivan Illich, tiba-tiba dipertengahan tahun 2005, jadi lebih dari 32 tahun kemudian dalam dialog interaktif dalam sebuah radio yang peduli pada pendidikan, ada rasan-rasan mengenai pendidikan tanpa sekolah. Nampaknya, keinginan itu dipicu oleh kekecewaan mengenai keadaan pendidikan yang terasa semakin ruwet dan carut-marut. Ide semacam ini sangat wajar, mengingat bahwa ketidak puasan masyarakat mengenai pendidikan dewasa ini sudah sampai di ubun-ubun.
Sebagai warga negara, relevan atau tidak. jika masyarakat bermimpi tentang pendidikan tanpa sekolah. Kenapa tidak? Ada beberapa alasan untuk mendukung ide ini. Pertama, pendidikan tidak identik dengan sekolah. Karena, pendidikan jauh lebih bermakna, lebih luas dan lebih mendalam bila dibandingkan dengan sekolah, apalagi sekolah tidak bermutu, dalam artian tidak jelas visi dan misinya serta masih mencari model-model pembelajarannya. Di sekolah yang berkembang hanyalah proses pembelajarannya, yang kadang melupakan proses pendidikan.
Kedua, kebijakan pendidikan Indonesia adalah wajib belajar, bukan wajib sekolah itupun menganut aliran compulsory, yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa. Hal ini bisa saja diberi makna bahwa orang tua harus menggirang anaknya ke sekolah, asal ia dapat menjamin anaknya belajar, karena tetap bertanggung jawab mendidik anaknya.
Ketiga, pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan 3 jalur, formal, non-formal, dan informal. Maka dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan, “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan adalah berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.”
Keempat, model pendidikan yang paling tua adalah pendidikan individual, yang berpusat pada siswa dan bukan berpusat pada kepentingan lain, misalnya politik dst. Hal sangat sangat sesuai dengan pendapat Wuest (1995) mengenai teori pembelajaran modern antara lain, berpusat pada siswa (belajarnya seorang pelajar), iklim belajar yang tidak tegang dan menyenangkan, hubungan yang akrab antara siswa dan guru.
Mungkin solusi yang terbaik adalah tuntutan adanya sekolah alternatif yang berkualitas. Kerisauan mengenai penyelenggaraan sekolah yang ada sekarang ini, telah memicu beberapa pakar untuk mendirikan sekolah pilihan, diantaranya Romo Mangon almarhum dengan SD Mangonan (Jogja), Prof Dr Muchlas Samani dengan sekolah Alam Insan Mulia (Surabaya), Ahmad Bahruddin dengan SMP Qaryah Thayyibah (Salatiga) dan seterusnya.Pendidikan Alternatif
Dari tiga lembaga pendidikan diatas kita bisa membaca : SMP Qarya Thayyibah yang didirikan oleh Bahruddin, nyatanya tidak mahal, dan justru didirikan bermaksud menolong bermaksud menolong anak-anak miskin yang tidak tertampung di sekolah.
Qaryah Thayyibah juga menetapkan anggaran Rp. 3.000 per hari bagi para siswa yang dipergunakan untuk tiga keperluasn : Rp. 1.000 untuk komputer, Rp. 1000 untuk tabungan pribadi siswa yang bisa diambil sewaktu-waktu, dan sisanya dengan uang Rp. 1000 mereka bisa makan nasi, tempe, sayur, ikan, sambal, krupuk, dan minum teh manis (Baca:Qaryah Thayyibah).
Sebuah pertanyaan menggelitik timbul mungkin di para hati pembaca, dari manakah biaya oprasional sekolah tersebut didapatkan? Dan bagaimana pula dengan kesejahteraan para guru didalamnya? Setelah menelusuri helai demi helai dalam buku ini pembaca akan menemukan jawabannya.
Honor tiap guru di tetapkan Rp. 25.000 per jam. Untuk dua kelas dengan jumlah 180 jam mengajar, maka harus dikeluarkan dana sebesar Rp. 2.700.000 perbulan. Tidak ada lembaga dana yang dilibatkan untuk membiayai keberlangsungan sekolah. Dalam hal ini, Baruddin hanya menggabungkan jumlah uang (rata-rata Rp. 10.000 per bulan) yang diperoleh dari sumbangan orang siswa dengan subsidi 20 persen yang diperoleh dari pemerintah. Sementara akses internet diperoleh dari pengusaha internet di Salatiga, Roy Bidhiyanto. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan pendidikan tidak harus bergantung kepada pemerintah.
Meskipun terletak di pedesaan, sekolah ini tidak edintik dengan keterbelakangan. Keterampilan para siswa mengoprasikan komputer dan internet, diakui peneliti Asia Pasific Telecommonity, Dr Nadwil Idris sejajar dengan tujuh pengguna internet terbaik di dunia. Keahlian bahasa dengan ber-cas-cis-cus juga dapat dijadikan bukti. Bahkan sekolah mempunyai web site sendiri yang bisa diakses di www.pendidikansalatiga. net/qaryah. itulah sebabnya siswa tidak ketinggalan informasi.
Akhirnya, semoga kita bisa mengobah logika yang selama ini kita yakini bahwa pendidikan yang berkualitas memerlukan biaya yang tidak sedikit dan ini harus melibatkan pemerintah. Setidaknya Romo Mangon, Prof Dr Muchlas Samani, Ahmad Bahruddin dengan SMP Qaryah Thayyibah (Salatiga) telah membuktikan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak harus mahal. Yang terpenting adalah ada tekad, keberanian, kegigihan, serta kreativitas yang tinggi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. []

Orangtua Menentukan Biaya Pendidikan

Tahun ajaran baru. Semua orangtua bergegas, mengulangi ritual yang harus dijalaninya setiap tahun: menyiapkan sekolah untuk anak-anaknya dengan segala keluh-kesah yang terus berulang. Uang masuk, biaya gedung, biaya tahunan, biaya buku, biaya seragam, biaya kegiatan ekstra-kurikuler, dan aneka rincian biaya lain yang harus dibayarkan. Biaya terus membubung yang tak sama sekali tak ada kaitannya dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan meningkat atau tidak, biaya tetap harus naik.
Rasionalitas biaya pendidikan tak lagi terkait dengan kualitas output yang dihasilkannya. Biaya pendidikan hanya dihitung berdasarkan biaya produksi dan penyelenggaraan pendidikan. Semuanya terkait dengan inflasi dan kenaikan harga-harga barang. Tapi keterkaitannya dengan output pendidikan tak pernah dibicarakan sebagai sebuah pertanggung jawaban atas biaya yang harus dikeluarkan oleh orangtua.Yang menjadi ironi, semua keluh-kesah itu terus berulang setiap tahun. Orangtua “dipaksa” untuk menerima dan menelan semua biaya yang diajukan oleh sekolah. Proses penyesuaian biaya tidak pernah terjadi pada sistem pendidikan, tetapi selalu orangtua yang menjadi korban dan harus menyesuaikan keuangan keluarga. Orangtua seolah tak berdaya dan tak memiliki pilihan selain menerima semuanya.Katak Rebus PendidikanPenyesuaian terus menerus yang dilakukan oleh orangtua itu dikhawatirkan akan menciptakan jebakan “katak rebus”. Jebakan katak rebus adalah sebuah teori manajemen mengenai matinya seseorang/sistem karena kemampuan menyesuaikan dirinya tak dapat lagi mengikuti tekanan eksternal yang diterimanya secara gradual.Ide mengenai teori “katak rebus” berasal dari percobaan seekor katak yang dimasukkan dalam bejana air dingin yang diletakkan di atas api. Seiring dengan meningkatnya suhu air yang ditempatinya, katak itu tak melompat untuk melarikan diri. Alih-alih, dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air yang ada di sekitarnya. Demikian, air sedikit demi sedikit menjadi panas, demikian pun suhu tubuh katak. Ketika air semakin mendidih, katak tak lagi memiliki kekuatan untuk melompat. Matilah dia dalam rebusan air yang menjadi tempat hidupnya.Tentu saja kita tak menginginkan orangtua dan keluarga Indonesia “mati” oleh tekanan sosial eksternal yang dialaminya dengan intensitas yang terus meningkat. Walaupun memiliki kemampuan adaptasi dan menyesuaikan diri, selalu ada batas alam sebelum ada kematian atau “ledakan”.Itulah pelajaran dan peringatan dari alam yang mengingatkan kita.Membuka Opsi PendidikanSalah satu cara untuk keluar dari jebakan “katak rebus” pendidikan adalah membuka opsi atau alternatif-alternatif pendidikan yang dapat dijalani oleh keluarga Indonesia. Monopoli model “sekolah formal” sebagai satu-satunya bentuk pendidikan yang diakui oleh negara dan sistem sosial harus diakhiri. Monopoli itu telah menempatkan orangtua pada obyek yang tidak memiliki pilihan dan mau tidak mau harus menelan pil pahit biaya pendidikan.Dengan tetap berpegang pada spirit tujuan-tujuan pendidikan, banyak model selain pendidikan formal yang tetap dapat menjangkau tujuan-tujuan pendidikan. Model-model pendidikan nonformal dan informal (homeschooling) yang beraneka ragam sudah waktunya diangkat dan diberi kesempatan untuk tampil dalam dunia pendidikan Indonesia.Dalam konteks meningkatnya beban biaya pendidikan, model pendidikan informal seperti homeschooling menawarkan paradigma baru dalam memandang biaya pendidikan. Secara kasat mata, homeschooling memotong biaya gedung dan biaya-biaya seremonial yang selama ini menjadi kewajiban yang dipaksakan kepada orangtua. Keluarga dapat berfokus pada esensi-esensi pendidikan yang ingin diraih dan dikuasai oleh anak-anaknya.Model pendidikan homeschooling juga menggeser posisi kontrol keuangan dari pihak eksternal kepada orangtua. Pergeseran atas kontrol terhadap biaya pendidikan itu meningkatkan fleksibilitas yang selama ini tak pernah dimiliki orangtua. Dengan peningkatan fleksibilitas, orangtua dapat meningkatkan efisiensi alokasi dana yang dimilikinya untuk meraih kualitas pendidikan yang diinginkannya.Lalu?Sekolah mungkin menolak kritik terhadap mahalnya biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus ditanggung orangtua. Pemerintah pun terus berdalih kurangnya dana untuk anggaran di bidang pendidikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orangtua dan anggota masyarakat yang berkepentingan atas pendidikan anak-anak kita?Mungkin ada baiknya kita merenungkan sebuah kutipan dari Robert T. Kiyosaki, penulis buku “Rich Kid Smart Kid”: “Setiap pilihan mempunya konsekuensi. Jika kita tidak menyukai pilihan dan konsekuensinya, kita harus mencari sebuah pilihan baru dengan konsekuensi baru.”Mahalnya biaya pendidikan pada akhirnya kembali lagi pada kita sebagai orangtua. Apakah kita menerimanya, ikut memperbaiki sistem sekolah, atau mencari pilihan baru dengan konsekuensi yang baru?Waktunya bertindak, sudah cukup waktu untuk mengeluh. Untuk kepentingan kita, dan terutama masa depan terbaik anak-anak kita.

Homeschooling Solusi, atau Kerugian

Akhir-akhir ini metode pendidikan Homeschooling sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, dipelopori oleh Kak Seto melalui Asah Pena yaitu sebuah lembaga yang didirikan untuk membantu proses belajar mengajar di dalam Homeschooling, apalagi juga didukung melalui pemberitaan yang luas dari media masa, maka semakin tinggilah apresiasi masyarakat -gembor terhadap metode pembelajaran ini, apalagi dengan gembar-gembor dari media massa yang menyatakan bahwa Homeschooling merupakan alernatif pendidikan yang sangat tepat untuk saat ini mengalahkan dominasi sekolah yang sudah sejak dahulu berada dalam garis terdepan dalam melakukan pembelajaran kepada siswa maka masyarakat perlu dijelaskan apakah memang Homeschooling seindah yang mereka bayangkan? Homeschooling dan Legalitas Sebelum berbicara mengenai legalitas dari Homeschoolng, harus diketahui dulu apakah sebenarnya Homeschooling itu. Home Schooling atau biasa disingkat HS merupakan pendidikan berbasis rumah, yang memungkinkan anak berkembang sesuai dengan potensi diri mereka masing-masing (Daryono, 2008). Sistem ini sendiri terlebih dahulu berkembang di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di dunia. Baru kemudian mulai menjadi tren di Indonesia tahun-tahun belakangan ini. Sebenarnya jika kita flashback ke belakang sistem pembelajaran HS telah ada bahkan sejak sebelum jaman penjajahan dulu, beberapa tokoh penting kita seperti Ki Hajar Dewantara, Buya Hamka dan KH Agus Salim telah lebih dulu mengenyam sistem pengajaran HS ini. Pendidikan alternatif dengan model sekolah rumah (home schooling) tidak hanya menumbuhkan keinginan belajar secara fleksibel pada anak, namun juga mampu menumbuhkan karakter moral pada anak. Pasalnya, dengan menyerahkan proses belajar sebagai hak anak untuk mendapatkan pendidikan, akan mendorong anak untuk belajar berdisiplin dan bertanggung jawab, terhadap segala kegiatan belajar yang telah dilakukannya (Mulyadi, 2008). Berbicara mengenai payung hukum, Homeschooling sebenarnya sudah mempunyai payung hukum. Menurut, Harun Al Rosyid Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Non Formal (BPPLSP) mengatakan sekolah rumah atau home schooling ini telah memiliki payung hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anak peserta home schooling dapat mengikuti ujian nasional berbarengan dengan siswa sekolah formal melalui sekolah mitra yang ditunjuk Dinas Pendidikan.. selain itu, di Indonesia, pendidikan dalam keluarga merupakan kegiatan pendidikan jalur informal, kutipan UU no 20/2003 Sisdiknas). Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Negara tidak mengatur pada proses pembelajarannya, tetapi hasil pendidikan dari informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian (kutipan pasal 90 SNP), peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikat mandiri / profesi sesuai ketentuan berlaku dan peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijasah yang setara dengan Ijasah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang teraktreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa sebenarnya Homeschooling memiliki payung hukum yang jelas dalam melaksanakan metode pembelajaran yang mereka lakukan sehingga masyarakat tidak perlu merasa terlalu takut untuk menyekolahkan anaknya di dalam Homeschooling Keuntungan dan Kerugian Metode pembelajaran tematik dan konseptual serta aplikatif menjadi beberapa poin keunggulan HS. Home schooling memberi banyak keleluasaan bagi anak untuk menikmati proses belajar tanpa harus merasa tertekan dengan beban-beban yang terkondisi oleh target kurikulum. Setiap siswa HS diberi kesempatan untuk terjun langsung mempelajari materi yang disediakan, jadi tidak melulu membahas teori. Mereka juga diajak mengevaluasi secara langsung tentang materi yang sedang di bahas. Bahkan bagi siswa yang memiliki ketertarikan di bidang tertentu, misalnya Fisika atau Ilmu alam, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan observasi dan penelitian sesuai ketertarikan mereka. Beberapa keunggulan lain home schooling sebagai pendidikan alternatif, yaitu karena sistem ini menyediakan pendidikan moral atau keagamaan, lingkungan sosial dan suasana belajar yang lebih baik, menyediakan waktu belajar yang lebih fleksibel. Juga memberikan kehangatan dan proteksi dalam pembelajaran terutama bagi anak yang sakit atau cacat, menghindari penyakit sosial yang dianggap orang tua dapat terjadi di sekolah seperti tawuran, kenakalan remaja (bullying), narkoba dan pelecehan. Selain itu sistem ini juga memberikan keterampilan khusus yang menuntut pembelajaran dalam waktu yang lama seperti pertanian, seni, olahraga, dan sejenisnya, memberikan pembelajaran langsung yang kontekstual, tematik, dan nonscholastik yang tidak tersekat-sekat oleh batasan ilmu. Ada keunggulan, pasti ada juga kekurangannya, begitu juga dengan home schooling, beberapa kekurangan harus siap dihadapi oleh orang tua yang memilih home schooling sebagai alternatif pendidikan, diantaranya tidak ada kompetisi atau bersaing. Sehingga anak tidak bisa membandingkan sampai dimana kemampuannya dibanding anak-anak lain seusia dia.. Selain itu anak belum tentu merasa cocok jika diajar oleh orang tua sendiri, apalagi jika memang mereka tidak punya pengalaman mengajar sebelumnya Kekurangan lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah kurangnya interaksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial yang dapat memberikan pengalaman berharga untuk belajar hidup di masyarakat. Kemungkinan lainnya anak bisa terisolasi dari lingkungan sosial yang kurang menyenangkan sehingga akan kurang siap nantinya menghadapi berbagai kesalahan atau ketidakpastian. Faktor tingginya biaya home schooling juga menjadi salah satu kekurangan, karena dipastikan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pendidikan home schooling lebih besar dibanding jika kita mengikuti pendidikan formil disekolah umum. Sudah Adaptifhkah dengan Indonesia Untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pendidikan home schooling ini bisa lebih progresif berkembang di Indonesia, tentu tidak terlepas dari paradigma berfikir masyarakat yang mulai cenderung kritis dan selektif dan tentu saja evaluatif terhadap hasil yang sudah dicapai oleh pendidikan formal yang dikemas dan didesain oleh pemerintah. Secara empiris barangkali salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi pergeseran dinamika pemikiran masyarakat terhadap pola pendidikan di Indonesia adalah salah satunya dikarenakan para orang tua murid sudah begitu menyadari bahwa sudah lama pendidikan kita di â?ohantui â?ooleh tingginya kekerasan sosiologis yang selama ini terjadi dalam interaksi dunia pendidikan kita. Kasus tawuran, seks bebas dan narkoba dikalangan pelajar dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit adalah salah satu faktor yang menyebabkan para orang tua terbangun landasan berfikirnya untuk melakukan terobosan mencari pendidikan alternatif yang relatif â?oamanâ? buat anak-anaknya dan rezim diktatorianisme pendidik terhadap peserta didik yang selama ini menjadi budaya dalam pola pendidikan kita juga telah membuka mata sebagian masyarakat terutama para orang tua murid untuk lebih mempertimbangkan putra-putrinya untuk sekolah di pendidikan formal. Realitas lain yang perlu dicermati mengapa pendidikan home schooling ini menjadi pilihan alternatif masyarakat adalah ketika masyarakat mulai menyadari bahwa sebenarnya pola pendidikan formal di Indonesia belum menyentuh substansi kebutuhan riel tantangan dalam era globalisasi yang harus di respon secara kualitatif oleh peserta didik dengan menyiapkan kompetensi yang relevan dan obyektif terhadap kebutuhan skill mereka ketika mereka beraktivitas (bekerja atau berwirausaha). Dan salah satu aspek yang diangkat oleh program pendidikan home schooling ini adalah standard kompetensi internasional tersebut. Maka terjawab sudah bagaimana seharusnya stakeholders (pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam dunia pendikan) termasuk dalam konteks ini juga pihak perusahaan dan instansi yang menampung dan mengakomodir kebutuhan tenaga kerja para lulusan untuk concern menyikapi maraknya pendidikan alternatif semisal home schooling ini dalam perspektif yang lebih otonom dan komprehensif, termasuk didalamnya memberikan solusi tentang otoritas standard kelulusan dan formalisasi pendidikan yang di atur secara baku dan menjadi domain pemerintah. Tinggal persoalannya adalah sejauhmana masyarakat lebih selektif memilih pendidikan home schooling ini, tidak semata-mata karena faktor status sosial karena memang biaya program pendidikan ini tidak sedikit (atau sekedar trend) saja. Melainkan karena memang masyarakat kita sudah memahami bagaimana konstalasi dan dinamika dunia pendidikan di era globalisasi ini yang menuntut segi otentitas dan kultur lingkungan mondial berkaitan dengan skill dan kompetensi. Kredibilitas program pendidikan home schooling ini bukan hanya diukur dari tingkat fleksibilitas dan kesan informalistik dengan nuansa yang lebih persuasif dan menyenangkan saja, dimensi belajar mengajar yang tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu dengan model on the job method maupun off the job method, garansi dan konsepsi link & mach dengan dunia usaha dan industri dan sebagainya. Namun tingkat kredibilitas program pendidikan home schooling ini juga di dasarkan atas legitimasi yang diberikan pemerintah. Apakah pemerintah mau lebih bersikap inklusif atau eksklusif dalam menyoal eksistensi program pendidikan home schooling ini yang nota bene bisa saja mengklaim dirinya setingkat dengan strata pendidikan yang sudah baku di Indonesia. Terlepas memang setiap program pendidikan yang diterapkan di Indonesia apapun itu bentuknya tidak menjamin semua aspek kognitif dan sosial peserta didik terakomodir dengan baik. Seperti halnya program pendidikan home schooling ini yang nota bene jelas tidak menspesifikasikan diri pada aspek sosialisme interaksi dan proses transformasi budaya dan sifat komunitas, namun cenderung individualistic, jadi mau Homeschooling atau tidak itu terserah anda.

sistem pendidikan nasional

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan InformalKegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan..: Pendidikan Anak Usia DiniPendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:1. Taman Kanak-kanak (TK),2. Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:1. Kelompok Bermain (KB),2. Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan..: Pendidikan KedinasanPendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal..: Pendidikan KeagamaanPendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.Pendidikan keagamaan berbentuk:1. pendidikan diniyah,2. pesantren,3. pasraman,4. pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis..: Pendidikan Jarak JauhPendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan..: Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.**Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumat, 27 Februari 2009

Jejak Info
Sabtu, 16 September 2006 08:20:25
KOMPETENSI TUTOR TERBATAS, PENDIDIKAN INFORMAL ALTERNATIF TERAKHIR
Kategori: Umum (368 kali dibaca)
Menurut Erman pada “Apresiasi Wartawan Peduli PTK-PNF” di Gedung Gerai Informasi Depdiknas Jakarta, Rabu (5/7) selain itu pamong belajar, penilik, TLD (Tenaga Lapangan Dikmas), pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), instruktur kursus dan pengelola satuan Pendidik PNF masih dihadapkan pada persoalan-persoalan intensif, daya saing dan kepemimpinan.

Diperlukan upaya strategis, sistematik dan berkelanjutan dalam pembangunan mutu pendidikan khususnya pendidikan non formal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, katanya.

"PNF idealnya tidak lagi minim sentuhan, dalam konteks peningkatan mutu maka pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk terlibat dalam memberikan saran maupun kritik terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan itu, terutama menyangkut mutu PTK- PNF," katanya.

Relevansi dengan semangat keterbukaan dan untuk mewujudkan kualitas PNF, pemerintah menurut dia memandang perlu menyebar-luaskan informasi tentang PNF dan secara khusus mutu PTK-PNF. Salah satu elemen yang dapat menjadi mitra kerjasama strategis dalam penyebarluasan informasi tentang mutu pendidik dan tenaga kependidikan PNF adalah wartawan, katanya.

Pertimbangan tersebut relevan mengingat keberadaan wartawan merupakan kekuatan pembentuk opini yang sangat signifikan pada era informasi dewasa ini. Salah satu bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangka kerjasama strategis adalah “Apresiasi Wartawan Peduli PTK-PNF”.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu saling pengertian dan kesepahaman antara Dit. PTK-PNF Ditjen PMPTK dengan wartawan tentang perlunya dukungan media massa terhadap strategi, program, dan kegiatan Dit. PTK-PNF.

Juga memberikan apresiasi secara selektif kepada wartawan Koran nasional maupun daerah yang telah menulis tentang PTK-PNF dan meningkatkan efektifitas sosialisasi strategi, program dan kegiatan Dit. PTK-PNF Ditjen PMPTK kepada masyarakat luas yang membutuhkan sehingga terbangun partisipasi dan dukungan dari masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan ini berkesesuaian dengan upaya pemerintah dalam menata kebijakannya dalam tema-tema sbb:perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Depdiknas mempunyai perhatian sangat besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia baik mutu pendidikan formal persekolahan maupun pendidikan non formal yang dikenal dengan pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Pelatihan, kata Erman. (T.Ad/id) (red)
Sumber: Kominfo
Not Rated!
Pendidikan Informal Perlu Diperhatikan

Singkawang,- Anggota DPRD Kota Singkawang, Nurindrawati SH menyatakan, anggaran pendidikan tahun 2006 diharapkan tidak saja dipergunakan untuk pendidikan formal. Tapi juga informal yang sepertinya mulai dilupakan.

Selama ini, anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan formal. Sementara informal tidak ada, padahal informal juga sangat penting untuk menunjang peningkatan SDM berkualitas di Kota Singkawang.

"Masih banyak pendidikan informal yang belum tersentuh. Khususnya pendidikan informal terhadap kaum perempuan. Seperti pelatihan-pelatihan, seminar dan sebagainya yang bisa mengangkat SDM kaum perempuan di Kota Singkawang ini," kata Iin, panggilan akrab Nurindrawati belum lama ini. Menurut dia, jika Pemerintah Kota Singkawang tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan dibidang informal, bisa diserahkan kepada organisasi terkait untuk melaksanakannya. Seperti GOW, Dharma Wanita Persatuan dan organisasi lainnya yang juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan itu semua. Organisasi-organisasi seperti itu kata dia bisa diberdayakan dalam upaya meningkatkan pendidikan informal di Kota Singkawang. Dengan begitu keberadaan mereka lebih berperan dan berarti di tengah-tengah masyarakat Kota Singkawang. Tidak seperti yang terjadi selama ini, organsiasi-organisasi tersebut hanya muncul dalam moment-moment tertentu saja. Sementara program rutinitas untuk meningkatkan SDM nyaris tidak kelihatan di permukaan. Legislator dari PAN ini mengaku tidak tahu persis mengenai kondisi anggaran di organisasi-organisasi tersebut. "Yang jelas dana untuk program kegiatan di setiap organisasi itu ada," ujarnya. Besar atau tidaknya anggaran yang ada di organisasi, Iin berharap agar pemerintah terkait dapat menggandeng organisasi tersebut untuk melancarkan kegiatan pendidikan informal di Kota Singkawang. Apakah itu dalam bentuk pelatihan, seminar, diskusi dan sebagainya yang bisa meningkatkan kualitas SDM masyarakat kota, khususnya SDM kaum perempuan. Dia yakin dengan adanya kegiatan pendidikan informal yang dianggarkan melalui APBD nanti dapat menunjang program pemerintah untuk menjadi kota berkualitas. Masyarakat berstatus ekonomi lemah yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal pun bisa merasakan sentuhan pendidikan. (vie)

< Anggota DPRD Kota Singkawang, Nurindrawati SH menyatakan, anggaran pendidikan tahun 2006 diharapkan tidak saja dipergunakan untuk pendidikan formal. Tapi juga informal yang sepertinya mulai dilupakan.

Selama ini, anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan formal. Sementara informal tidak ada, padahal informal juga sangat penting untuk menunjang peningkatan SDM berkualitas di Kota Singkawang.

"Masih banyak pendidikan informal yang belum tersentuh. Khususnya pendidikan informal terhadap kaum perempuan. Seperti pelatihan-pelatihan, seminar dan sebagainya yang bisa mengangkat SDM kaum perempuan di Kota Singkawang ini," kata Iin, panggilan akrab Nurindrawati belum lama ini. Menurut dia, jika Pemerintah Kota Singkawang tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan dibidang informal, bisa diserahkan kepada organisasi terkait untuk melaksanakannya. Seperti GOW, Dharma Wanita Persatuan dan organisasi lainnya yang juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan itu semua. Organisasi-organisasi seperti itu kata dia bisa diberdayakan dalam upaya meningkatkan pendidikan informal di Kota Singkawang. Dengan begitu keberadaan mereka lebih berperan dan berarti di tengah-tengah masyarakat Kota Singkawang. Tidak seperti yang terjadi selama ini, organsiasi-organisasi tersebut hanya muncul dalam moment-moment tertentu saja. Sementara program rutinitas untuk meningkatkan SDM nyaris tidak kelihatan di permukaan. Legislator dari PAN ini mengaku tidak tahu persis mengenai kondisi anggaran di organisasi-organisasi tersebut. "Yang jelas dana untuk program kegiatan di setiap organisasi itu ada," ujarnya. Besar atau tidaknya anggaran yang ada di organisasi, Iin berharap agar pemerintah terkait dapat menggandeng organisasi tersebut untuk melancarkan kegiatan pendidikan informal di Kota Singkawang. Apakah itu dalam bentuk pelatihan, seminar, diskusi dan sebagainya yang bisa meningkatkan kualitas SDM masyarakat kota, khususnya SDM kaum perempuan. Dia yakin dengan adanya kegiatan pendidikan informal yang dianggarkan melalui APBD nanti dapat menunjang program pemerintah untuk menjadi kota berkualitas. Masyarakat berstatus ekonomi lemah yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal pun bisa merasakan sentuhan pendidikan. (vie)

Pendidikan Informal Untuk Semua

Pendidikan Informal Untuk Semua

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat anak-anak atau adik kita pulang sekolah, setelah jam sekolah usai, mereka kembali ke keluarga mereka di rumah, tetapi apakah anda pernah menyadari bahwa pendidikan terus berjalan, meskipun mereka telah pulang ke rumah?

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan informal, dimana pendidikan tersebut berlangsung sejak anak tersebut dilahirkan dan mulai mengenal lingkungan sampai mereka beranjak dewasa. Pendidikan informal lebih menitikberatkan pada perkembangan afeksi, moral dan emosional. Secara biologis perkembangan afeksi dikendalikan oleh otak kanan yang banyak berperan pada kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetika dan kinestika, sehingga jika pendidikan informal benar-benar dilaksanakan dengan baik akan membentuk manusia yang mempunyai keseimbangan dalam 3 ranah, yaitu afeksi, kognisi dan psikomotor. Dalam perkembangannya, banyak keluarga moderen yang lebih mementingkan perkembangan anak dari sisi kognisi, yang ditandai dengan diikutkannya anak mengikuti pelajaran tambahan (les) mata pelajaran tertentu yang dianggap bergengsi atau kursus-kursus ketrampilan lain.

Sejatinya, perkembangan ketiga ranah tersebut harus seimbang, sehingga tercapai keselarasan dalam hidup manusia, dan tidak ada lagi hacker, koruptor, atau teroris, karena mereka pada dasarnya adalah orang yang diberi kelebihan kognisi tetapi kurang (tidak punya) afeksi, sehingga cenderung merugikan dan membahayakan orang lain.

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mulai menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) maka langkah awal yang dapat dilakukan untuk membentuk manusia seutuhnya dimulai dari keluarga, khususnya pada usia emas 0 - 6 tahun, dimana pada usia tersebut rangsangan atau stimulan bisa diberikan agar anak usia dini dapat berkembang lebih baik. Keluarga adalah dunia pendidikan informal yang utama dan seharusnya memberikan contoh baik yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, agar kelak anak-anak mereka bisa berguna bagi bangsa dan negara.

Menakertrans: Pendidikan Informal Tak Tersentuh, Anggaran 20 Persen Timpang

(Jakarta) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen ada ketimpangan. Pasalnya, seluruh dana tersebut hanya dikucurkan pada sektor pendidikan formal, padahal pendidikan tidak serta merta ada di struktur formal.

"Semangatnya UUD 1945, 20 persen alokasi anggaran diterjemahkan untuk pendidikan, jadi sepenuhnya untuk depdiknas. Padahal struktur pendidikan ada formal, informal dan non formal," jelas Erman pada wartawan dalam Rakor Nasional Depnakertrans tahun 2008 di Jakarta, Selasa (26/8).

Menteri menguraikan, untuk pendidikan formal memang menjadi tanggung jawab departemen pendidikan nasional, sedangkan informal ada di depnakertrans. "Dan untuk sektor pendidikan nonformal biasanya ada di masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, sektor pendidikan yang perlu dibantu adalah pendidikan informal. Misalnya, ada pelatihan untuk pengangguran, tapi dananya tidak ada yang dialokasikan untuk pendidikan semacam ini. Kemudian, ada sekelompok masyarakat yang ingin mengadakan pelatihan jurnalistik profesional, anggaran dana juga tidak ada.

Jika semua anggaran 20 persen hanya dialokasikan untuk depdiknas, Erman menegaskan, "Itu artinya politik anggaran UUD 1945 tidaklah tepat," tandasnya. (Mimie/IOT-03)

Pendidikan Informal Akan Diintegrasikan

Jakarta, Sinar Harapan
Untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, Departemen Pendidikan Nasional berencana mengintegrasikan pendidikan informal dengan pendidikan formal pada tingkat sekolah menengah.
Pendidikan informal, menurut Mendiknas Bambang Sudibyo, lebih memenuhi kebutuhan masyarakat (demand driven). Karena itu, jika lulusan sekolah menengah juga dibekali dengan pendidikan informal, mereka akan lebih memenuhi kebutuhan dunia kerja.
Demikian disampaikan Mendiknas Bambang Sudibyo seusai membuka rapat kerja nasional Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) di Jakarta, Senin (20/12).
”Pelan-pelan, sekolah menengah kita dorong untuk menerapkan sistem kredit supaya hasil-hasil kursus pendidikan informal bisa ditransfer ke pendidikan formal. anak-anak SMA kita dengan demikian bisa memiliki keterampilan, kecakapan hidup yang bisa mereka peroleh dari pendidikan informal,” ujar Bambang Sudibyo.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang berisi pengakuan terhadap pendidikan informal dan mengatur bagaimana mentransfer hasil pendidikan informal kepada pendidikan formal.

Akreditasi
Lembaga-lembaga pendidikan informal yang bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan formal, lanjut Bambang, sebelumnya harus melalui proses akreditasi melalui badan-badan yang ditunjuk oleh Depdiknas. Saat ini, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) Depdiknas sudah memiliki sejumlah badan yang bisa dikembangkan menjadi lembaga yang menangani akreditasi.
”Tentunya, nanti ada proses akreditasi. Kalau pemerintah bermaksud mentransfer pendidikan informal ke pendidikan formal, pemerintah memiliki kebutuhan untuk mengontrolnya melalui akreditasi. Kita sudah memiliki beberapa lembaga yang selama ini mengembangkan program kecakapan hidup. Saya kira itu bisa menjadi embrio lembaga yang akan menangani akreditasi,” katanya.
Mengenai pendidikan informal seperti apa yang akan diintegrasikan ke dalam pendidikan formal, Bambang mengatakan bahwa hal itu terserah pada ma-sing-masing sekolah. Sesuai UU Sisdiknas, kurikulum efektif diramu oleh masing-masing sekolah sedangkan pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja.
Bambang dalam kesempatan sama juga mengatakan bahwa pendidikan informal yang saat ini kualitasnya sudah bagus dan bisa langsung diintegrasikan dengan pendidikan formal antara lain adalah pendidikan informal yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah Dirjen PLSP Depdiknas. Jumlah lembaga pendidikan informal di bawah Dirjen PLSP saat ini 2500, dengan jenis kursus 131. (rhu)